MAMUJU--"Saya menghimbau kepada seluruh pejabat dan calon pejabat di Pemprov Sulbar agar tidak tertipu dengan siapapun," Hal itu jadi penegasan Gubernur Suhardi Duka terkait proses mutasi dan pengisian jabatan di internal pemerintah provinsi Sulawesi Barat.

Kata dia, seluruh proses pengisian jabatan telah dilakukan secara transparan. Tanpa ada praktik transaksional.

Imbauan itu juga jadi respon terhadap maraknya kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di berbagai daerah sejak awal tahun. Mayoritas diantaranya dipicu oleh kasus jual beli jabatan di tingkat kepala daerah.

Gubernur Suhardi Duka meminta kepada seluruh pejabat maupun calon pejabat agar waspada terhadap oknum-oknum yang menjanjikan posisi tertentu dengan imbalan materi.

"Jabatan apapun di Pemprov Sulbar tidak ada yang bisa ditransaksikan atau diperjualbelikan oleh siapapun. Jangan percaya siapa pun yang menjanjikan jabatan," sambung Suhardi Duka, Kamis (22/01).

Mengenai progres pengisian jabatan tinggi pratama di struktur organisasi yang baru, Suhardi Duka menjelaskan, tahapan untuk eselon I dan II telah sudah rampung. Fokus saat ini beralih pada pemenuhan posisi untuk tingkat administrator.

"Tahapan penempatan jabatan untuk eselon I sampai eselon II sudah selesai. Sekarang ini masuk tahapan eselon III yang juga hampir selesai. Tinggal menunggu Pertek, setelah itu akan segera kita lantik," beber dia.

Apa yang disampaikan Suhardi Duka di atas diharapkan dapat menutup ruang bagi para spekulan dan oknum yang ingin mengambil keuntungan pribadi di tengah penataan birokrasi Sulawesi Barat. Sekaligus memastikan bahwa penempatan pejabat didasarkan pada kompetensi, bukan karena uang. (*/Naf)