MAMUJU--“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Dengan keterbatasan anggaran, kolaborasi adalah kunci. Kalau kita isi bersama-sama, maka hasilnya akan jauh lebih terasa,". Satu penegasan dari Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang digelar di ball room Andi Depu, Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Selasa (20/01).

Dipimpin oleh Gubernur Suhardi Duka (SDK), Rakerda tersebut dihadiri oleh para bupati, wakil bupati, sekretaris daerah, serta kepala OPD dari enam kabupaten di Sulawesi Barat secara virtual. Hadir secara langsung, para tenaga ahli gubernur serta seluruh kepala OPD lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Sekretaris Daerah Sulawesi Barat, Junda Maulana dalam laporannya mengatakan, agenda tersebut dilaksanakan atas arahan Gubernur Suhardi Duka untuk mengubah pola kerja pemerintahan menuju ke arah yang lebih kolaboratif antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

“Kolaborasi ini penting untuk memastikan sinkronisasi program dan kegiatan, terutama di tengah kondisi fiskal yang sangat terbatas pada tahun 2026,” beber Junda.

Lewat kolaborasi dan sinergi program, target-target pembangunan yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten diharapkan dapat tercapai secara optimal. Kata Junda, langkah awal kolaborasi adalah menyatukan persepsi terhadap permasalahan pembangunan daerah. 

Setelah itu, pemerintah provinsi dan kabupaten dapat menentukan isu-isu strategis yang menjadi prioritas penanganan bersama, baik dari sisi sumber daya manusia maupun pembiayaan.

Junda pun memaparkan target utama visi-misi pembangunan Sulawesi Barat tahun 2025–2030, yakni mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat mencapai 8 Persen di tahun 2030, dengan target tahun 2025 sebesar 5,9 Persen.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga mematok terget penurunan angka kemiskinan sebesar 1 Persen per tahun yang saat ini ada di posisi 10,41 Persen menuju 5,80 Persen pada 2030. Termasuk penurunan rasio gini hingga 0,28 sebagai upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Untuk serangkaian target di atas, pemerintah daerah menetapkan sejumlah sasaran utama. Antara lain peningkatan kinerja pertanian yang produktif dan berdaya saing, peningkatan investasi daerah, penguatan tata kelola pemerintahan digital yang bersih dan akuntabel, serta peningkatan ketahanan terhadap risiko bencana.

Sementara untuk penurunan kemiskinan, fokus kerja diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, penguatan kemandirian desa, serta peningkatan kualitas kehidupan sosial yang demokratis.

Rakerda ini dibagi ke dalam tiga bidang pembahasan. Bidang keamanan, ketertiban, dan hukum dipaparkan oleh Kepala Kesbangpol Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir. Bidang ekonomi dan pariwisata yang dipresentasikan oleh Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, Hamdani Hamdi. serta bidang kesejahteraan, termasuk isu kesehatan dan pendidikan, dipaparkan oleh Plt. Kepala Dinas Sosial PMD dan Pemberdayaan Perempuan, Darmawati.

(Foto/Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik)

Setiap sesi diikuti dengan diskusi dan tanggapan dari pemerintah kabupaten guna memastikan keselarasan isu strategis dan program kegiatan antara provinsi dan kabupaten.

Hasil Rakerda ini akan ditindaklanjuti dalam tahapan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekbang), kemudian dibahas dalam Musrenbang kabupaten, Musrenbang provinsi, hingga Musrenbang nasional melalui Rakortekbang Nasional pada awal tahun 2026.

Bukan Tambang, Sektor Pertanian jadi Fondasi Ekonomi

Di forum tersebut, Gubernur Suhardi Duka memaparkan perbandingan model pembangunan ekonomi barat dengan Tiongkok. Menurutnya, negara-negara barat menganut ekonomi pasar murni, di mana peran pemerintah relatif kecil, sementara sektor moneter, fiskal, dan korporasi sangat dominan.

“Amerika Serikat kuat karena moneternya. Hampir seluruh dunia memegang dolar. Kalau kekurangan, mereka tinggal mencetak uang. Tapi konsekuensinya, utang mereka juga sangat besar,” ungkap Suhardi Duka.

Sementara Tiongkok, sambung dia, mengembangkan model ekonomi hibrida. Dimana pemerintah memegang peran sentral melalui kebijakan industri yang kuat, pengelolaan BUMN, serta intervensi fiskal dan moneter yang terarah. Pemerintah daerah diberi ruang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meski sistem politik tetap tersentralisasi.

Suhardi Duka pun mengutip filosofi bapak Tiongkok moderen, Deng Xiaoping, 'tidak masalah kucing hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus'. Prinsip tersebut mencerminkan pragmatisme Tiongkok dalam memilih kebijakan ekonomi—baik sosialisme maupun kapitalisme—selama mampu mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan rakyat.

Ia juga menyoroti karakter masyarakat Tiongkok yang mengedepankan pengambilan keputusan kolektif, perencanaan jangka panjang, dan kolaborasi dalam dunia usaha. Budaya tersebut dinilai menjadi fondasi kuat ketahanan ekonomi dan konsistensi pembangunan.

“Tiongkok membangun kolaborasi erat antara pelaku usaha dan pemerintah daerah. Sinkronisasi kebijakan dan aksi lapangan berjalan sangat cepat. Bahkan aturan yang menghambat investasi bisa diubah dalam semalam,” jelas Suhardi Duka.

Selain itu, tingkat budaya menabung masyarakat Tiongkok yang mencapai sekitar 30 Persen dari pendapatan juga menjadi faktor penting. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat yang ada di kisaran 5 Persen. Sementara Indonesia ada di angka 2,5 Persen.

Di sektor pertanian, Suhardi Duka menegaskan bahwa Tiongkok mampu melampaui Indonesia karena alokasi besar pada teknologi dan permodalan. Reformasi pertanian yang terencana membuat sektor ini tumbuh pesat dan menghasilkan produk berdaya saing global.

Berangkat dari pembelajaran tersebut, Gubernur Suhardi Duka mengajak seluruh pemangku kepentingan di Sulawesi Barat menentukan arah pembangunan daerah secara tegas.

“Sulawesi Barat punya dua potensi besar; pertanian dan pertambangan. Tapi kalau kita memilih pertambangan, sumber daya akan terkuras dan risiko lingkungan besar. Kalau kita memilih pertanian, itu berpihak pada rakyat,” ujar Suhardi Duka.

Di sisi lai, sektor pertanian yang dipilih mesti pertanian yang modern. Bukan pertanian tradisional yang justru memelihara kemiskinan. 

Strategi yang ditawarkan meliputi peningkatan indeks pertanaman, penguatan pola inti-plasma, hilirisasi industri, pengembangan UMKM modern, serta penciptaan rantai perdagangan dan jasa yang terintegrasi.

“Sebanyak 46 Persen PDRB Sulawesi Barat ditopang sektor pertanian. Maka pertanian harus menjadi fondasi ekonomi daerah, diperkuat dengan hilirisasi industri, kawasan ekonomi khusus, dan UMKM sebagai instrumen inklusi ekonomi,” demikian Gubernur Suhardi Duka. (*/Naf)