MAMUJU--“Bapak Gubernur sudah menyampaikan kepada saya, kalau ada yang tidak ikut apel, catat dan potong TPP-nya. Tapi saya belum lakukan itu karena ini masih tahap sosialisasi. Sebenarnya bukan sosialisasi juga, karena ini bukan barang baru,”. Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana.

Penegasan tersebut disuarakan Junda saat memimpin apel gabungan di halaman gedung utama Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Senin (24/11). Apel tersebut digelar sebagai sebuah penegasan terkait kedisiplinan ASN, sekaligus memastikan seluruh perangkat daerah memahami arah pembangunan daerah sesuai visi–misi dan RPJMD Sulawesi Barat.

Dikatakan Junda, Sulawesi Barat masih harus berhadapan dengan tantangan besar dalam pembangunan. Mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga kemiskinan. Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,2 Persen menjadi 5,8 Persen pada triwulan ketiga, angka kemiskinan masih berada pada 10,41 Persen atau di atas rata-rata nasional.

“Kalau kita mampu menurunkan angka kemiskinan di triwulan terakhir, maka target penurunan 1 Persen bisa kita capai. Tahun 2029 kita harus berada pada angka 5–6 Persen,” jelasnya.

Ia menekankan, seluruh capaian itu hanya dapat diraih jika ASN memahami visi dan misi pembangunan Sulawesi Barat.

“Kalau saya sampling sepuluh orang, saya sangat yakin banyak yang tidak hafal visi dan misi. Bagaimana mau menghayati kalau tidak menghafal ?. Wajib hukumnya ASN menghafal visi–misi,” terang Junda Maulana.

Junda Maulana kembali mengingatkan agar seluruh perangkat daerah harus bekerja sebagai tim dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Yang kita bangun bukan superman, tapi super team. Sebagus apa pun kemampuan seseorang, yang menang adalah mereka yang mampu berkolaborasi,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan adanya temuan kepala OPD dan pejabat eselon yang tidak hadir di kantor dalam beberapa hari. Selain itu, ada pegawai yang berbulan-bulan tidak masuk namun tetap tercatat sebagai ASN aktif.

“Saya diperintahkan untuk menertibkan itu semua. Keteladanan itu dari atas, bukan dari bawah,” ujarnya.

Mulai 2026, setiap tugas yang diberikan akan menggunakan nota dinas untuk memastikan akuntabilitas. 

“Nota dinas ini akan menjadi bukti. Seberapa lama saudara mengerjakan tugas, semua akan tercatat. Ini menjadi bahan penilaian kinerja di tahun 2026,” Junda Maulana menutup. (*/Naf)