MAMUJU--Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulawesi Barat terus memperkuat sinergi lintas lembaga dalam perencanaan pembangunan daerah. 

Jumat (24/10), Sekretaris Bapperida Sulawesi Barat, Muhammad Darwis Damir melakukan supervisi dan pendalaman daftar kerja isu strategis daerah bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Barat di Ruang Rapat BPKP Sulawesi Barat di Mamuju.

Kegiatan tersebut jadi bagian dari penyusunan Laporan Eksekutif Daerah (LED) yang digagas oleh BPKP sebagai upaya memperkuat efektivitas perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pembangunan sektoral di daerah.

“BPKP terus mengawal efektivitas perencanaan dan penganggaran sektoral, termasuk di Sulawesi Barat. Melalui supervisi ini, kami melakukan pendalaman terhadap daftar kerja isu strategis yang menjadi konsentrasi Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Laporan Eksekutif Daerah Tahun 2025,” jelas Darwis Damir.

Dalam kesempatan tersebut, Bapperida menekankan pentingnya keselarasan antara isu strategis daerah dengan Visi dan Misi Panca Daya Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim S. Mengga. 

“Kami berharap, melalui pendalaman ini, penyampaian isu strategis dan statistik sektoral yang menjadi konsentrasi kepala daerah dapat sejalan dengan arah pembangunan daerah. Hasilnya diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi BPKP dalam memberikan rekomendasi pengawasan perencanaan,” jelas Darwis.

Sejumlah tema utama dibincang di kesdempatan tersebut. Dari kesejahteraan, Sumber Daya Manusia (SDM), dan pertumbuhan ekonomi.

“Ketiga hal ini merupakan isu fundamental yang menjadi perhatian utama daerah. Dengan kondisi celah fiskal yang terbatas, efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran menjadi sangat krusial,” kunci Darwis.

Terpisah, Kepala Bapperida Sulawesi Barat, Junda Maulana menyambut baik supervisi dan pendampingan yang dilakukan oleh BPKP. Ia menilai, kegiatan itu merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan perencanaan berbasis akuntabilitas.

“Supervisi Laporan Eksekutif Daerah ini memiliki pendekatan berbeda dengan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jika BPK menilai penggunaan anggaran setelah kegiatan selesai, maka BPKP melakukan pengawasan sejak tahap awal perencanaan. Pendekatan ini sangat membantu kami dalam memastikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan berjalan efektif,” terang Junda Maulana.

Kegiatan supervisi hari itu dihadiri oleh pejabat fungsional madya BPKP beserta staf, serta Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Sulawesi Barat. 

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat. (*/Naf)