MAMUJU--Junda Maulana, Farid Wajdi dan Arianto. Sederet tiga nama yang masuk dalam putaran akhir tahapan seleksi calon Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Demikian hasil akhir laporan yang disampaikan Panitia Seleksi (Pansel) calon Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Prof. Dr. Basri Hasanuddin yang telah ia serahkan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur.

Basri Hasanuddin, mantan Rektor Universitas Hasanuddin itu menguraikan, kompetensi dan kepemimpinan jadi dua alat ukur yang digunakan dalam melakukan seleksi. Selain dua indikator itu, satu parameter lain yang digunakan adalah aspek moral.

Bagi seorang pemimpin, apalagi ia yang jadi pejabat publik, moralitas adalah fondasi utamanya. Sifat-sifat seperti kejujuran, keadilan, empati, dan tanggung jawab menjadi modal penting dalam menjalankan amanah publik.

Gubernur Suhardi Duka pun mengamini ketiga parameter utama yang digunakan Pansel dalam proses seleksi calon pengguna 'DC 6' itu. Kepada WACANA.Info, ia menegaskan pentingnya aspek moral dalam menentukan siapa yang bakal jadi Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

"Sudah betul (tolak ukur yang digunakan Pansel). Calon Sekda harus punya rekam jejak yang baik. Misalnya tidak pernah KDRT, tidak pernah cabul, dan lain sebagainya," ucap Suhardi Duka, Rabu (13/08).

Role Model Bagi Bawahannya

Seleksi pemimpin publik yang mengutamakan moralitas adalah langkah strategis untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, adil, dan efisien. Di mata Rahmat Idrus, moral yang baik terlihat dari tindakan yang jujur, adil, mengutamakan kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi, tidak korupsi, kolusi, dan nepotisme.

(Rahmat Idrus)

"Sehingga pejabat tersebut menjadi role model bagi bawahannya," ucap Rahmat Idrus.

Pria yang juga akademisi Universitas Tomakaka itu menjelaskan, bukan hal mudah mencari sosok yang demikian ideal seperti yang telah diuraikan di atas. Namun, bagi Rahmat Idrus, justru karena ia jadi sesuatu yang berat, di sanalah esensi diadakannya seleksi oleh Pansel.

"Pansel yang juga punya kapasitas dan kredibilitas yang tidak diragukan. Sehingga seleksi bukan hanya proses formalitas belaka," tutup Rahmat Idrus.

Teladan, Pelopor Ide Positif, Melindungi

Disampaing sebagai seorang aparat, pejabat, secara aksioma, ekspeltasi publik terhadap sosok pejabat publik itu ia mesti mewujud sebagai seorang model ideal dalam kehiduoan sosial. Wakil Ketua Ikatan Cendekiawan Musli se-Indonesia (ICMI) Sulawesi Barat, Nur Salim Ismal membeberkan tiga kriteria ideal yang mesti dipenuhi oleh seorang pejabat publik.

"Konteksnya dalam kehidupan birokrasi ada pada kemampuan menanamkan keteladanan pada dirinya. Termasuk menjadi pelopor dalam setiap ide positif serta memberi perlindungan terhadap masyarakat dimana ia bertugas," kata Nur Salim Ismail.

(Nur Salim Ismail)

Keteladanan, kepeloporan dan jiwa melindungi, menurut Nur Salim, menjadi ukuran moral bagi para seorang pejabat. Tak sekadar dalam konteks seleksi calon Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat saja, ia lebih bersifat umum.

"Bahwa semestinya para pejabat itu mampu mencerminkan diri sebagai teladan sosial, pelopor ide positif dan menjadi aktor perlindungan bagi masyarakat," demikian Nur Salim Ismail. (*/Naf)