MAMUJU--Ranperda tentang APBD Perubahan tahun 2025 akhirnya ditetapkan sebagai Perda. Di forum paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Selasa (12/08), Perda APBD Perubahan itu lahir.

Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRd Sulawesi Barat, Munandar Wijaya hari itu dihadiri Wakil Gubernur, Salim S Mengga. Sejumlah kepala OPD pun tampak mengisi kursi di ruang berukuran besar di lantai 3 gedung DPRD Sulawesi Barat hari itu.

Sejumlah perubahan dalam APBD tahun 2025 tergambar dalam Perda yang ditetapkan itu. Mengutip laporan yang dibacakan Sekretaris DPRD Sulawesi Barat, Arianto salah satu komponen APBD yang mengalami koreksi adalah komponen pendapatan.

Semula, pendapatan di APBD tahun 2025 ditetapkan di angka Rp 2.104.676.581.406,00. Berkurang hingga Rp 214.460.933.909,00. Di APBD Perubahan tahun 2025, komponen pendapatan pun ditetapkan senilai Rp 1.890.205.647.497,00.

(Foto/Dinas Komdigi Sulbar)

Mengikuti pendapatan, komponen belanja pun ikut berkurang. Jika di APBD 2025 belanja ditetapkan senilai  Rp 2.086.110.952.646,00, maka perubahan APBD tahun 2025 komponen belanja pun berkurang hingga Rp Rp 254.189.299.622,00 untuk kemudian ditetapkan di APBD Perubahan tahun 2025 senilai Rp 1.831.921.605.

Satu komponen lainnya yang ikut terkoreksi adalah komponen pembiayaan. Pertama di nomenklatur penerimaan pembiayaan yang semula ada di angka Rp 18.565.628.000,00, berkurang Rp 39.728.365.713,00. Hingga ditetapkan di APBD Perubahan tahun 2025 senilai mines Rp 58.293.994.473,00.

Untuk nomenklatur pengeluaran pembiayaan di Perda APBD Perubahan tahun 2025 ditetapkan di angka Rp 99.488.141.339,00. Jumlahnya sama dengan apa yang ditetapkan dalam APBD tahun 2025.

Komitmen Pembagunan yang Pro Rakyat

Penyusunan APBD Perubahan tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kondisi. Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S Mengga menyebut, kondisi ekonomi daerah, prioritas pembangunan, serta sinergi dengan kebijakan nasional jadi sederet pertimbangan utama dalam penyusunan dokumen tersebut.

"Penyusunan APBD 2025 dilakukan secara cermat dan terukur, dengan mengutamakan program-program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat,terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemulihan ekonomi daerah,” terang Salim S Mengga.

Salim menambahkan, anggaran yang tersedia bakal dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Mengingat serba terbatas yang masih menyandera, azas prioritas jadi jalan keluarnya.

"Anggaran yang kita miliki masih sangat terbatas sedangkan banyak hal yang harus kita lakukan. Sistem prioritas akan kita kedepankan sesuai visi misi maju dan sejahtera. Prioritas pada peningkatan sumber daya manusia, penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem," sambungnya.

"Mengatasi kemiskinan tidak cukup hanya dengan menaikan standar yang ada. Akan tetapi diperlukan pendidikan yang lebih baik. Kalau pendidikan masyarakat kita sudah mampu, kemudian berprestasi akan kita dorong" pungkas Wakil Gubernur Salim S Mengga. (*/Naf)