JAKARTA--Gubernur, Suhardi Duka menggandeng enam kepala daerah tingkat kabupaten di Sulawesi Barat dalam lawatanya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indinesia, Kamis (07/08). Kepala Inspektorat Sulawesi Barat, Muh Natsir membeberkan agenda kunjungan ke lembaga anti rasuah itu.

"Tadi kita mendampingi pak gubernur dalam rangka koordinasi terkait upaya pencegahan korupsi di Sulbar," ungkap Natsir.

Bersama Gubernur Suhardi Duka, anjangsana ke KPK tersebut juga diikuti Bupati Mamuju, Sitti Sutinah Suhardi, Bupati Polman, Syamsul Mahmud, Bupati Majene, Andi Sukri Tammalele, Bupati Mateng, Arsal Aras, Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, serta Wakil Bupati Pasangkayu, Herny Agus.

Selain para kepala daerah, juga hadi pada agenda tersebut Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Barat, Ali Chandra, Kepala Inspektorat Sulawesi Barat, Muh Natsir serta sejumlah pejabat lainnya.

Dijelaskan Natsir, KPK ingin melihat komitmen-komitmen apa yang telah dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam upaya pencegahan korupsi. Termasuk kebijakan apa yang akan ditempuh serta permasalahan dihadapi dalam pencegahan korupsi.

"Jadi, pak gubernur sudah utarakan secara tuntas mulai dari permasalahan dan lima upaya disampaikan," sambung Natsir.

Upaya pertama gubernur, masih oleh Natsir, saat melakukan pelantikan 15 pejabat eselon II, proses identifikasi rekam jejak para calon pejabat sudah dilakukan.

"Kedua itu ada penandatangan pakta integritas, dimana salah satu poinnya pejabat eselon II harus mampu untuk menyelenggarakan pemerintahan bersih dan baik serta jauh dari praktek KKN," urainya.

Pelaksanaan retreat orientasi kepada pejabat eselon II jadi upaya ketiga. Kata Natsir, agenda yang dimaksud bertujuan agar para pejabat memiliki pemahaman dan pengetahuan cara-cara pelaksanaan sesuai dengan prosedur.

"Keempat dilakukan pemutakhiran temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Terakhir penertiban aset daerah. Ini semua dijelaskan satu persatu dihadapan KPK RI," pungkas Muh Natsir. (*/Naf)