MAMUJU--Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S Mengga memberi catatan atas masih maraknya peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Itu ia sampaikan saat menghadiri silaturahmi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, Silmy Karim, di Waterpark, Hotel Maleo Mamuju, Rabu (2/07) malam. 

"Mungkin ke depan kita perlu melakukan penataan yang lebih baik agar betul-betul lembaga pemasyarakatan kita ini tempat mendidik warga negara kita untuk kembali ke jalur yang benar," beber Salim S Mengga.

Salim juga mengungkap pengalamannya saat menjadi anggota DPR RI. Kala itu, ia kerap mengunjungi Lapas Cipinang. Ia melihat ketimpangan fasilitas antara narapidana yang mampu secara finansial dan yang tidak. Sistem seperti itu perlu diperbaiki untuk menciptakan keadilan, kata dia.

"Yang kere, jadi tahanan betulan. Sistem ini juga perlu kita perbaiki ke depan, agar tidak memberi kesan yang buruk," ungkapnya. 

Kepada Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan, Salim berharap agar sederet catatan itu betul-betul diperhatikan. Apalagi diketahui pemerintah saat ini berupya membangun negara ini dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. 

"Tapi ini hanya bisa kita lakukan kalau kita memiliki kesadaran bersama bahwa negara ini penting buat kita sekarang dan masa depan anak-anak kita," pungkas Salim S Mengga.

Silmy Karim sendiri tak menampik hal di atas. Kata dia, ada banyak persoalan Lapas dan imigrasi yang kini jadi pekerjaan rumah besar. 

Ia menyebutkan, pemisahan antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan HAM merupakan langkah Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan perhatian khusus pada sektor ini.

"Dulu ketika masih sebagai kementerian hukum dan HAM itu bidangnya terlalu banyak. Bidang-bidangnya berbeda-beda dan besar sehingga energinya itu terbagi sedikit-sedikit. Bapak Presiden Prabowo setelah dilantik, itu salah satu yang kemudian dipisahkan itu adalah imigrasi dan pemasyarakatan karena memang memerlukan perhatian lebih dengan begitu banyaknya permasalahan yang ada," terangnya.

Kehadirannya di Sulawesi Barat bukan sekadar kunjungan formal. Silmy Karim menyebut, kunjungannya itu sekaligus jadi bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah, termasuk lapas dan kantor imigrasi.

"Jadi saya sempatkan untuk bisa berkunjung, berdialog, memberi penguatan kemudian bisa bersilaturahmi dengan pimpinan daerah dan Forkopimda  yang ada di Sulbar. Saya punya utang sama pak Wagub, senior saya ini, agar layanan imigrasi dan pemasyarakatan bisa lebih baik lagi," sebutnya.

Dikatakan, Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kantor Imigrasi Mamuju akan ditingkatkan statusnya menjadi Kantor Imigrasi Kelas I. Selain itu, akan dibangun satu kantor imigrasi baru di wilayah Sulawesi Barat, serta dilakukan penambahan kapasitas dan pembangunan UPT baru untuk pemasyarakatan.

“Dengan dukungan Forkopimda dan Pemprov Sulbar, kami yakin layanan imigrasi dan pemasyarakatan bisa lebih baik dan berkontribusi nyata untuk bangsa dan negara,” demikian Silmy Karim. (*/Naf)