MAMUJU--"Kalau ada hasil di 100 hari kerja ini, itu buka semata-mata hasil kerja dari top leader, kami berdua (gubernur dan wakil gubernur). Itu adalah hasil kerja kolaborasi bersama dengan OPD,". Hal itu disampaikan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka dalam konfrensi pers 100 hari kerja pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Suhardi Duka dan Salim S Mengga di kantor Gubernur Sulawesi Barat, Senin (26/05) pagi.

Progres bantuan intensif kepada para kepala desa, perangkat desa hingga para nelayan di, jadi satu dari sekian banyak program kerja dan kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang saat ini tengah berproses. Rp 1 Juta untuk kepala desa, Rp 500 Ribu bagi aparatur desa.

"Kita sudah alokasikan anggaran tahun 2025 tunjangan bagi kepala desa sebesar Rp 1 Juta dan aparatur desa Rp 500 Ribu," ujar Suhardi Duka di hadapan sejumlah awak media yang sempat hadir.

Saat ini, Juknis untuk program dan kebijaka tersebut sedang disusun oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Disesuaikan dengan aturan dan regulasi yang ada.

"Sebanyak 575 desa akan menerima, menerima dengan berbagai kriteria yang sudah ditetapkan di Juknis," sambung Suhardi Duka pada konfrensi pers yang juga dihadiri oleh sejumlah kepala OPD hari itu.

Dikutip dari rilis media Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Sulawesi Barat, pemerinta provinsi telah menetapkan kriteria desa yang bakal menerima program di atas. Salah satunya membentuk BUMDES, Posyandu, melakukan penginputan pada prodeskel dan Epdeskel, memastikan percepatan penyaluran dana desa dan pelaksanaan pengelolaan keuangan, memastikan adanya regulasi perkawinan anak dan regulasi desa lainnya.

Sejumlah program kegiatan juga telah direalisasikan di 100 hari kerja Suhardi Duka-Salim S Mengga di Sulawesi Barat. Semua demi pencapaian target visi Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera.

"Sudah sebagian besar program yang tercanang dalam visi-misi kita sudah dilaksanakan. Utamanya program yang menyentuh langsung dengan masyarakat," sambung Salim S Mengga.

Mulai dari pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, kesehatan, hingga sejumlah program lainnya. Termasuk beberapa program kegiatan dari pemerintah pusat.

"Kita berharap kedepan 100 hari kerja ini merupakan landasan untuk bergerak lebih maju membangun Sulbar," beber Salim S Mengga.

(Foto/Kominfo, Persandian dan Statistik)

Di bawah kepemimpinan Suhardi Duka dan Salim S Mengga, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 15 Miliar untuk mengcover warga yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS kesehatan di kabupaten.

Langkah ini dianggap sebagai solusi cepat atas persoalan tunggakan dan kepesertaan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.

Program yang diperuntukkan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) itu dalam rangka memenuhi Universal Health Coverage (UHC).

UHC atau cakupan kesehatan semesta adalah konsep pembangunan kesehatan yang bertujuan untuk memastikan setiap individu memiliki akses yang adil dan terjangkau terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, tanpa adanya hambatan finansial.

Bantuan iuran itu diperuntukkan bagi peserta PBPU dan BP Pemda untuk periode April 2025 hingga Desember 2025. Nota kesepakatan antara Gubernur Sulawesi Barat dan Kepala Cabang BPJS Kesehatan telah ditandatangani pada Senin, 24 Maret 2025 yang lalu.

Selain capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga mengalokasikan anggaran Rp 50 Miliar per kabupaten, dengan total Rp 300 Miliar untuk enam kabupaten di program tahun 2026.

Pembahasan anggaran ini telah dilakukan dalam Forum Bupati se-Sulbar pada 24 April 2025. Usulan dari masing-masing kabupaten disampaikan saat Musrenbang RPJMD dan RKPD pada 29 April 2025, dengan nilai masing-masing Rp 50 Miliar.

Usulan anggaran mencakup sektor pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi, dan infrastruktur. Tujuannya untuk mempercepat pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan mendukung kesejahteraan masyarakat di seluruh kabupaten se-Sulawesi Barat.

Dana tersebut akan digunakan untuk program prioritas provinsi yang relevan dengan kebutuhan setiap kabupaten. Program dan kegiatan yang dirancang dipastikan memiliki dampak langsung bagi masyarakat. (*/Naf)