POLMAN--Rp 60 Miliar alokasi anggaran yang diplot Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk sejumlah program strtatgis di Kabupaten Polman. Itu disampaikan Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka saat menghadiri agenda silaturahmi dengan masyarakat di Kecamatan Wonomulyo, Sabtu (21/05).

Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Barat Syamsul Samad Ketua Komisi I melihat langkah di atas merupakan bukti dari komitmen pemerintah provinsi untuk sejumlah program strategis dan prioritas.

“Alhamdulillah, dalam waktu tiga bulan, gubernur telah membuktikan bahwa pemerintahan ini bekerja cepat dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Ini bukan sekadar janji, tapi bukti kerja nyata,” beber Syamsul, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sulawesi Barat.

Ia pun menyambut positif inisasi pelaksanaan silaturrahmi dengan masyarakat yang dilakoni gubernur. Kata dia, hal itu merupakan bagian dari menjaga silaturahmi sekaligus memastikan program pembangunan benar-benar berjalan di lapangan.

Suhardi Duka dalam sambutannya mengatakan, alokasi anggaran sebesar Rp 60 Miliar khusus untuk Kabupaten Polman itu akan difokuskan untuk program strategis dan prioritas. Seperti pembangunan infrastruktur, termasuk drainase dan pengerukan sungai Matakali yang kini tengah dikerjakan hingga ke muara.

"Kami ingin memastikan pembangunan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ini bukti perhatian kami terhadap daerah ini," ucap Suhardi Duka disambut antusias warga.

Suhardi Duka pun mengungkap kondisi petani yang kini sudah lebih nyaman. Mereka sudah bisa hasil panen langsung ke Bulog. Para petani pun, kata Suhardi Duka, bakal diberikan bantuan bibit padi sebanyak 5 Ton sebagai bentuk dukungan nyata terhadap sektor pertanian.

Salah satu capaian yang telah dirasakan langsung masyarakat adalah pembangunan drainase di Lingkungan Sidodadi, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, yang akan segera berjalan. Drainase tersebut menjadi solusi strategis mengatasi banjir musiman yang selama ini meresahkan warga.

Kehadiran ratusan masyarakat dalam acara tersebut menjadi cermin eratnya kolaborasi antara pemimpin daerah dan perwakilan rakyat dalam mempercepat pembangunan yang berpihak kepada masyarakat. (*/Naf)