MAMUJU–Memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) jadi satu hal yang bakal dimaksimalkan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka bersama Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga berkomitmen untuk meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan sumber pendapatan serta menertibkan administrasi perpajakan.  

SDK, begitu Suhardi Duka sering disapa, meminta seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) unuk mengalihkan paradigmanya, dari berorientasi belanja ke orientasi pendapatan. Kata dia, dengan memaksimalkan pemasukan, belanja daerah dapat lebih terarah sesuai dengan apa yang direncanakan.

"Perbaiki sumber-sumber pendapatan. Jangan sampai ada kebocoran. Di Sulbar, masalahnya bukan kebocoran, tapi potensi yang lepas wajib pajak dan retribusi yang belum terjangkau. Ini harus kita benahi," tegas Suhardi Duka, Rabu (23/04) seperti dikutip dari rilis Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat.

Salah satu langkah yang akan diambil, masih oleh Suhardi Duka adalah dengan memperbaiki sistem bagi hasil antara pemerintah provinsi dan kabupaten melalui pemanfaatan teknologi digital. Kolaborasi dengan enam kabupaten dalam High-Level Meeting (HLM) Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) diharapkan membuat pemungutan pajak dan retribusi lebih akuntabel dan transparan.  

"Dengan digitalisasi, tidak ada lagi saling curiga. Prosesnya lebih efisien dan tertib," ujarnya.  

Kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), SDK meminta agar segera menuntaskan tunggakan pajak kendaraan dinas (plat merah). Ia pun mendorong penertiban penggunaan plat nomor DC bagi kendaraan operasional di wilayah provinsi.  

Gubernur Suhardi Duka saat Menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). (Foto/Kominfo, Persandian dan Statistik)

"Saya akan instruksikan semua kendaraan dinas agar segera melunasi pajak. Selain itu, kendaraan yang beroperasi di Sulbar, khususnya yang menggunakan APBD wajib beralih ke plat DC. Jika tidak, perusahaan terkait bisa menghadapi kendala dalam berurusan dengan pemerintah provinsi," terang Suhardi Duka. 

Tak Ingin Tertinggal, Digitalisasi jadi Satu Keharusan

Suhardi Duka juga menguraikan pentingnya digitalisasi yang menurutnya sudah jadi keharusan yang tak bisa ditawar lagi. Pemanfaatan teknologi informasi mesti dipercepat; digitalisasi layanan termasuk sistem keuangan. 

“Ini adalah suatu keniscayaan. Satu daerah, satu pemerintah, satu perusahaan yang tidak masuk dalam dunia digitalisasi itu pasti tertinggal dan juga pasti menyimpang,” beber Suhardi Duka.

Sistem digital wajib untuk diterapkan di seluruh OPD. Dari perencanaan sampai pengawasan. Yang paling jadi perhatian adalah sistem keuangan, terutama di sektor pendapatan seperti pajak dan retribusi.

“Hari ini kita mau launching yaitu sistem keuangan, khusus di sektor pendapatan pajak dan retribusi,” katanya.

Peringatan tegas bahkan sudah disuarakan Suhardi Duka ke seluruh OPD. Ia menginstruksukan agar seluruh OPD mengikuti sistem digitalisasi. Ia bahkan tak segan untuk menahan pencairan anggaran jika itu belum digital.

“OPD yang tidak masuk dalam digitalisasi, jangan cairkan apapun. Semua perjalanan dinas harus dipertanggungjawabkan lewat digitalisasi Simbada,” tegas Suhardi Duka. (*/Naf)