Laporan: Rakhmat

MAMUJU--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat secara resmi menjalin kerja sama dengan Médecins Sans Frontières (MSF) dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam bidang kesiapsiagaan dan tanggap darurat kesehatan. Kerja sama tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menurunkan indeks risiko bencana di provinsi ke-33 ini.

Agus Jalamuddin, dari Kementrerian Kesehatran menjelaskan, Indonesia khususnya di Sulawesi Barat menyimpan risiko tinggi terhadap berbagai bencana yang berpotensi memicu krisis kesehatan. Kementerian Kesehatan, kata dia, terus berupaya memperkuat sistem ketahanan kesehatan, termasuk melalui program Tenaga Cadangan Kesehatan-Emergency Medical Team (TCK-EMT) yang telah melatih lebih dari 24.000 tenaga medis sejak 2022.

Di Sulawesi Barat sendiri, sebanyak 287 personel telah terdaftar sebagai anggota TCK-EMT yang merupakan bagian dari tim dalam menghadapi kesiapsiagaan menghadapi krisis kesehatan. Selain itu, kerja sama dengan MSF diharapkan dapat memperkuat Public Safety Center (PSC) 119 serta meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan dan simulasi penanganan darurat.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Asran Masdy mengungkapkan, Sulawesi Barat memiliki indeks risiko bencana tertinggi di Indonesia, dengan skor 160,08 pada tahun 2023. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, dan mitra internasional seperti MSF sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas mitigasi bencana.

"Kami mengapresiasi kehadiran Médecins Sans Frontières (MSF) dan berharap program yang dijalankan dapat membantu menurunkan indeks risiko bencana di wilayah kami," ujar Asran pada agenda penandatanganan kerja sama yang dipusatkan di aula Andi Depu, Kantor Gubernur Sulawesi Barat belum lama ini.

Masih oleh Asran, dampak bencana sangat bergantung pada kapasitas mitigasi yang dimiliki. Dengan sistem mitigasi yang kuat, korban jiwa dapat diminimalisasi melalui perencanaan holistik dan penerapan manajemen bencana yang melibatkan seluruh sektor, termasuk dunia usaha, masyarakat, serta lembaga nonpemerintah baik dari dalam maupun luar negeri.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Barat sebagai bagian yanmg tak terpisahkan dari ikatan kerja sama tersebut mengambil peran mengawasi serta memastikan program yang dijalankan oleh MSF sejalan dengan regulasi nasional dan daerah.

(Dr. Roger Tack bersama Plt Kepala Badan Kesbangpol Sulbar, Sunusi)

Plt Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, Sunusi menegaskan, seluruh organisasi internasional yang beroperasi di wilayah Indonesia harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam upaya penguatan ketahanan kesehatan masyarakat.

Sementara itu, Gabriele Santi, Head of Mission MSF Indonesia menguraikan, program E-Hub Capacity Building for Health Emergency Preparedness and Response, yang bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons dalam keadaan darurat kesehatan di Indonesia. Program ini mencakup lima bidang utama; manajemen data kesehatan dalam darurat, kesehatan lingkungan dalam situasi krisis, penanganan darurat medis, kesehatan mental dan dukungan psikososial (Mental Health and Psychosocial Support/MHPSS), serta logistik kesehatan dalam keadaan darurat.

MSF sendiri akan menyediakan pelatihan bagi tenaga medis dan nonmedis di Sulawesi Barat guna memastikan kesiapsiagaan yang lebih baik dalam menghadapi krisis kesehatan.

Dalam konteks Tim Perizinan Organisasi Asing (TPOA), Kesbangpol berperan memastikan bahwa organisasi asing yang beroperasi di Sulawesi Barat mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tugas pokok Kesbangpol meliputi koordinasi dan pengawasan terhadap orang asing dan lembaga asing melalui peningkatan koordinasi dengan instansi terkait.

Kesbangpol juga turut serta dalam rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) untuk merumuskan strategi pengawasan yang efektif. Selain itu, Kesbangpol berperan dalam memfasilitasi forum koordinasi antara pimpinan daerah, lembaga pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan guna menjaga ketertiban dan keamanan wilayah.

Dengan demikian, Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat, melalui perannya dalam TPOA, memastikan bahwa organisasi asing yang beroperasi di wilayah Sulawesi Barat menjalankan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menjaga kedaulatan, keamanan, dan ketertiban di daerah tersebut. (*/Naf)