POLMAN--Anggota DPRD Sulawesi Barat, Syamsul Samad melakoni agenda reses di empat titik di Kabupaten Polewali Mandar, 13 sampai dengan 14 Februari 2025. Reses pertama dilaksanakan di Desa Tenggelang. Di sana paling prioritas usulan masyarakat yakni jembatan yang merupakan penghubung bagi empat desa yang ada.

"Begitu juga di Tutar saya juga reses di sana, paling dibutuhkan di sana selain akses jalanannya mereka juga sangat membutuhkan pengadaan bibit coklat yang mereka harapkan," kata Syamsul Samad.

Hari kedua, resesnya dilaksanakan di Desa Tammangalle, Kecamatan Balanipa. Di sana, Syamsul didampingi Camat Balanipa dan Kepala Desa Tammangalle.

Syamsul Samad menyampaikan, berbagai usulan masyarakat saat melaskanakan reses di Desa Tammangalle salah satunya pencegahan abrasi pantai, makanya mereka mengusulkan tanggul. Makanya dirinya tanya balik tanggul yang bagaimana apakah penahan ombak atau pemecah ombak, karena kalau penahan ombak akan ada dinamikanya sebab pasti perdebatan muncul antara nelayan dan warga.

"Masyarakat maunya tidak abrasi disisi lain kapal nelayan bisa sandar, makanya ini yang harus menjadi perhatian agar tidak terjadi dinamika di masyarakat," kata Syamsul Samad.

Sementara itu, lanjuntnya banyak juga masyarakat usulkan KWH karena masih banyak belum memiliki listrik termasuk paling utama pengusulan di Tammangalle adalah penerangan jalan, karena gelap dan rawan kecelakaan serta rawan pelaku kejahatan.

* Reses Kedua di Desa Lapeo Kecamatan Campalagian

Saat reses dirinya didampingi Kepala Desa Lapeo dimana berkembang usulan masyarakat di sana bagaiman pengembangan destinasi wisata di lapeo, dimana ada dua tempat wisata diantaranya di Pantai Babatoa dan wisata religi.

'"Alhamdulillah tiga tahun terakhir ini dikelola dengan baik di sana dan alhamdulillah penjelasan pak desa tadi sudah ada PAD nya dari sektor wisata. Sehingga mereka mengusulkan agar lebih efektif lagi ada perbaikan akses jalan dari jalan poros menuju pantai Lapeo," ungkapnya.

Dari empat titik reses tersebut berbagai catatan aspirasi dari masyarakat yang akan diperjuangkannya di tingkat provinsi.

"Area kunjungan reses itu saya dokumentasi dan mencatat semua usulan itu yang akan saya perjuangkan di Provinsi melalui anggaran tahun 2026. Jadi bukan tahun karena kalau tahun ini usulannya masuk paling lambat bulan Maret tahun 2024, tentu juga tidak semua diakomodir karena keterbatasan anggaran, paling tidak ada satu atau dua realisasi dari kita kunjungi," tandasnya. (*/Naf)