MAMUJU--Rapat Bapemperda DPRD Sulawesi Barat dalam rangka kajian dan monitoring persiapan pembahasan rancangan peraturan daerah yang telah ditetapkan dalam program pembentukan peraturan daerah provinsi sulawesi barat tahun 2025 yang dilaksanakan di ruang Komisi III DPRD Sulawesi Barat, Senin (17/02).

Ketua Bapemperda, DPRD Sulawesi Barat, Habsi Wahid memimpin jalannya rapat. Agenda tersebut juga dihadiri oleh sejumlah anggota Bapemperda DPRD Sulawesi Barat, para tenaga ahli Bapemperda, serta perwakilan OPD terkait, diantaranya; Dinas Penanaman Modal, Bapperida, Dinas Lingkungan Hidup dan Biro Hukum.

Pada kesempatan itu, Habsi Wahid menegaskan pentingnya pertemuan tersebut demi memastikan kelengkapan dokumen dari sejumlah Ranperda yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan. Ia ikut menyoroti tujuh Ranperda yang memerlukan penanganan serius dan mendesak, khususnya tiga Ranperda yang merupakan usulan dari eksekutif, yaitu: Ranperda tentang Penyertaan Modal, Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Ranperda tentang Pengelolaan Sampah.

“Ketiga Ranperda ini merupakan usulan dari eksekutif yang telah disampaikan ke DPRD, namun hingga kini belum ada dokumen yang bisa kami terima. Karna Yang tercantum dalam Propemperda sebelumnya masih sebatas judul tanpa isi yang jelas,” ujar Habsi Wahid.

Dalam rapat tersebut ketua Habsi berharap kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Barat yang tidak sempat hadir untuk pro aktif dalam mengikuti rapat untuk menyampaikan materi teknis yang nantinya akan di masukkan dalam muatan materi Ranperda Pengelolaan Perikanan dan Kelautan sebagaimana hasil harmonisasi di Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat.

Kata dia, dokumen Ranperda merupakan bentuk pertanggungjawaban bersama antara DPRD dan eksekutif. Oleh karena itu, Bapemperda mengundang OPD terkait untuk meninjau kembali sejauh mana kesiapan dan keseriusan dalam menyelesaikan penyusunan Ranperda ini. (*/Naf)