MAMUJU--"Forkopimda memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Kerja sama yang solid akan memastikan efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan keamanan. Dengan koordinasi yang kuat, kita dapat mengatasi berbagai tantangan dan mempercepat pembangunan di Sulawesi Barat,”. Hal itu disampaikan Gubernur Sulawesi Barat dalam pertemuan antara pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Pertemuan yang digelar di kantor Gubernur Sulawesi Barat, Rabu (5/03) itu dilaksanakan sebagai upaya nyata dalam memperkuat koordinasi serta meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah dengan lintas instansi penyelenggara urusan pemerintahan umum di Sulawesi Barat demi tata kelola pemerintahan yang lebih efektif. 

Acara ini dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Barat, Wakil Gubernur, Plh. Sekertaris Daerah serta unsur Forkopimda yang terdiri dari TNI, Polri, Kejaksaan, BIN dan lembaga terkait lainnya. 

Suhardi Duka, atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat jelas mengusung semangat utama; Sulawesi Barat dapat menjadi daerah yang maju dan sejahtera. Seperti yang telah ia usung bersama Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S Mengga dalam visi misinya. 

"Pertalian kerja sama yang solid antarstakeholder adalah hal yang mutlak, guna mewujudkan visi pembangunan daerah yang maju dan sejahtera," ucap Suhardi Duka.

Sederet isu strategis dibahas dalam pertemuan tersebut. Dari stabilitas inflasi, penurunan angka stunting dan kemiskinan, penegakan hukum terhadap objek pajak dan retribusi, serta penguatan pemerintahan berikut soliditas TNI-Polri. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, optimalisasi pelayanan publik, percepatan pembangunan infrastruktur, serta penguatan perekonomian daerah juga jadi sederet isu yang dibincang secara serius.

"Penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara terpisah, melainkan harus melibatkan semua pihak," beber Kapolda Sulawesi Barat, Irjen Pol. Adang Ginanjar.

Pertemuan Pemprov Sulbar dengan Jajaran Forkopimda Sulbar. (Foto/Istimewa)

Adang Ginanjar pun berkomitmen dalam hal menggaransi stabilitas keamanan daerah guna menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pembangunan.

Di kesempatan yang sama, Kajati Sulawesi Barat, Andi Darmawangsa memberi perhatian khusus terhadap tingginya kasus Narkoba di Sulawesi Barat. Tak ada pilihan lain, kata dia. Memaksimalkan segenap upaya pencegahan adalah hal yang mesti dilakukan.

"Kita harus melakukan upaya pencegahan dan penanganan kasus Narkoba secara lebih efektif," beber Andi Darmawangsa.

Ia berharap, langkah pencegahan yang dilakukan secara baik maksimal bakal berefek pada tingginya kesadaran masyarakat dalam hal mewaspadai peredaran barang haram tersebut.

Sinergi dalam menjaga ketahanan wilayah jadi poin penting yang disampaikan Kasi Ren Korem 142/Tatag, Kolonel Arh. Uun Samson. Kata dia, sektor pertahanan dan kesiapsiagaan bencana adalah hal yang idealnya didudukkan secara serius. 

4 Poin Kesepakatan Bersama

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat punya komitmen yang kuat dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Forkopimda. Seperti yang ditegaskan Plh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Herdin Ismail.

Kata Herdin, kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, BIN serta instansi terkait dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran roda pemerintahan di Sulawesi Barat merupakan salah satu kunci utama menuju Sulawesi Barat yang maju dan sejahtera.

"Kami tetap berkomitmen untuk membangun hubungan koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dengan Forkopimda. Sinergi yang kuat sangat diperlukan dalam menghadapi berbagai tantangan, baik di bidang keamanan, sosial, maupun pembangunan daerah," ujar Herdin Ismail.

Terdapat empat poin utama yang terangkum dalam bentuk kesepakatan bersama dalam pertemuan itu. Kesepakatan strategis yang diharapkan dapat segera diimplementasikan oleh masing-masing pihak. Empat poin kesepakatan itu masing-masing; meningkatkan koordinasi dan kerja sama dalam penanganan isu-isu aktual atau permasalahan yang menonjol di daerah, menangani stunting secara terpadu serta membentuk tim terpadu untuk penanganan stunting.

Meningkatkan kerja sama antara pemerintah daerah dan Forkopimda dalam penanganan ketahanan pangan dan inflasi, serta meningkatkan kerja sama antara TNI-Polri. (*/Naf)