JAKARTA--"Kita ini dapat tugas dari Pak Presiden untuk mengatasi hal prioritas yang ada tiga hal, pertama adalah penyelesaian konflik tanah pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Kedua, juga diminta menyelesaikan masalah konflik dan sengketa tanah yang melibatkan BUMN. Lalu, yang ketiga itu sengketa dan konflik tanah yang melibatkan TNI/POLRI," . Hal itu disampailak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid dalam agenda rapat penanganan isu strategis bersama BUMN di aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, belum lama ini. 

Agenda tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Nusron Wahid. Pembahasan utamanya adalah terkait inisiasi dan rencana terkait penyelesaian konflik serta isu strategis BUMN yang berkaitan dengan ranah Kementerian ATR/BPN.

Tentang hal tersebut, Nusron telah melakukan pertemuan dengan lembaga terkait untuk konsolidasi penyelesaian masalah. 

"Kita sudah datang ke Mabes TNI, dan akan kita selesaikan satu per satu. Begitu juga terkait persoalan dengan BUMN, sudah ditangani, namun dalam kegiatan ini mungkin ada masukan yang bisa ditambahkan," sambung Nusron.

Ia pun meminta jajaran Kementerian ATR/BPN untuk fokus menyelesaikan persoalan ini dengan akurat, akuntabel, dan prudent, berdasarkan risk management yang terukur. Terlebih lagi jika ini terkait kegiatan strategis yang berhubungan dengan swasembada energi yang tercantum dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

"Di dalam Asta Cita Pak Prabowo itu ada swasembada energi. Kalau itu menyangkut swasembada energi, saya minta kepada Bapak-bapak Dirjen nanti kalau ada permohonan dari BUMN yang sifatnya strategis yang menyangkut swasembada energi, swasembada pangan, hilirisasi, sejak dokumen dinyatakan lengkap, sudah bisa ditangani. Jangan sampai kita dianggap menghambat, namun tetap dengan langkah yang akurat, akuntabel, prudent dan berbasis pada risk management," tegas Nusron.

Sementara itu. Wakil Menteri BUMN, Aminudin Ma'ruf yang ikut hadir pada pertemuan tersebut menyambut baik langkah penanganan yang dilakukan antara Kementerian ATR/BPN untuk ranah BUMN. 

Aminudin Ma'ruf mengaku telah melakukan pemetaan terkait persoalan yang juga berhubungan dengan Kementerian ATR/BPN, salah satunya soal kedaulatan energi yang menjadi bahasan dalam Rapat Paripurna awal Desember lalu. Sebagai upaya penanganan isu strategis bersama BUMN, ke depannya akan dilakukan beberapa tahap pertemuan sesuai dengan klasifikasi jenis BUMN yang ada. (ADV)