MAMUJU--Rekapitulasi hasil pemungutan suara untuk Pemilihan serentak tahun 2024 kini sedang berproses di tingkat kecamatan. Hingga nantinya ditetapkan hasil pemungutan suara via rapat pleno KPU, angka partisipasi pemilih pun belum dapat dipastikan.

Meski begitu, diduga kuat jumlah partisipasi masyarakat di Pemilihan serentak tahun 2024 ini tak sesuai ekspektasi. Informasi dari berbagai sumber mengatakan minat masyarakat untuk datang ke TPS di Pemilihan kepala daerah 27 November 2024 yang lalu tak sebesar pada saat Pemilu, maupun di Pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang lalu.

Ketua KPU Sulawesi Barat, Said Usman Umar punya penjelasannya. Kepada WACANA.Info, Said Usman menyebut, ada semacam rasa jenuh yang membuncah di benak masyarakat atas rutinitas pesta elektoral. 

"Dalam konteks Pemilu, motivasi masyarakat cukup tinggi karena penggeraknya banyak. Jumlah Caleg-nya ratusan. Sementara di Pilkada, penggeraknya hanya hitungan jari," tutur Said Usman Umar, Jumat (29/11).

Said Usman Umar. (Foto/Manaf Harmay)

Untuk informasi, angka partisipasi pemilih di Pemilihan kepala daerah di tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Barat. Kala itu, ada empat kabupaten yang menggelar Pemilihan kepala daerah; Majene, Mamuju, Mamuju Tengah, dan Kabupaten Pasangkayu. Angka 87,70 Persen jadi rata-rata partisipasi pemilih di Pemilihan kepala daerah di Sulawesi Barat tahun 2020 yang lalu.

Sementara di Pemilu, Februari 2024 ini, Sulawesi Barat mencatatkan angka partisipasi pemilih hingga 82 Persen. Nominal yang rasa-rasanya keliru jika menyebutnya kecil.

"Pilkada 2020 yang lalu, banyak masyarakat kita yang pulang kampung. Entah karena libur kerja, libur kuliah, atau karena alasan lain. Di sisi lain, mereka pun penasaran seperti apa pelaksanaan Pilkada di tengah wabah Covid-19," tutup Said Usman Umar.

Sosialisasi jadi Tak Maksimal

KPU Mamuju sendiri telah melakukan serangkaian upaya sosialiasi kepada masyarakat demi tercapainya angka partisipasi masyarakat yang maksimal. Ketua KPU Mamuju, Indo Upe membeberkan, satu kendala yang tak bisa ia nafikkan adalah terkait padatnya timeline pelaksanaan Pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini.

"Rentang waktu untuk kami memaksimalkan agenda sosialisasi itu cukup sempit. Di sisi lain, kami pun sangat disibukkan dengan berbagai upaya penguatan kapasitas," papar Indo Upe yang ditemui di ruang kerjanya.

Hal lain yang ikut berkontribusi atas capaian angka partisipasi pemilih pada Pemilihan kepala daerah tahun ini, sambung Indo Upe, adalah tentang waktu sosialisasi yang sangat terbatas. Ditambah agenda penting lainnya yang mesti dilakukan secara optimal.

Indo Upe. (Foto/Istimewa)

"Itu pun juga saat kita melakukan sosialisasi, mana pernah kita maksimal menyentuh wilayah-wilayah terpencil. Itu semua memakan waktu, sementara di saat bersamaan kami juga disibukkan dengan rekrutmen ad hoc, penyelesaian PHPU yang bergulir di MK, pencalonan dan lain sebagainya. Jadi waktu untuk memaksimalkan sosialisasi itu terbilang sangat sempit," tutup Indo Upe.

Jenuh serta Pesimis

Pelaksanaan Pemilihan kepala daerah secara serentak baiknya dievaluasi secara serius. Menurut Fitrinela Patongangi, keserentakan itu mesti dikaji ulang. 

Alasan efektifitas dan efesiensi anggaran di balik keserentakan Pemilihan kepala daerah itu, kata Fitri, idealnya tak mengusik kualitas dan substansi setiap perhelatan baik Pemilu maupun Pilkada.

Fitrinela yang akademisi dari Universitas Sawerigading Makassar itu juga punya hipotesis lain terkait potensi turunnya angka partisipasi pemilih di Pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini. Publik yang mulai jenuh akan pelaksanaan Pemilihan bisa jadi penyebab utamanya.

Fitrinela Patonangi. (Foto/Istimewa)

"Iya, juga karena ada kayak kebosanan di masyarakat. Atau masyarakat jenuh dan mulai pesimis terhadap proses tersebut," ucap aktivis KOHATI, mantan pimpinan Bawaslu Sulawesi Barat itu.

Pesimis yang dimaksudkan Fitri adalah tentang rasa putus atas terhadap setiap kandidat yang ikut berkontestasi. Bisa juga karena pelaksanaan Pemilihan kepala daerah yang sebegoitu berdekatannya dengan Pemilu. 

"Jadi memang, menurut saya diperlukan kesadaran penuh dari masyarakat untuk terlibat aktif. Sebab sebenarnya penyelenggara Pilkada telah begitu massif melakukan sosialisasi. Hanya kan ini mesti saling bersambut," Fitrinela Patonangi menutup. (*/Naf)