MAMUJU--27 November tahun 2024 akan jadi hari dimana seluruh pemilih kembali menyalurkan hak politiknya untuk memilih pemimpin di masing-masing daerah. Termasuk di Kabupaten Mamuju.

Serangkaian tahapan menuju momentum itu kini terus digulirkan oleh penyelenggara Pemilihan. Satu persatu tahapan telah dilalui, hingga kini tiba saat di di tahap pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah pada Pemilihan serentak tahun 2024 yang akan dimulai dari 27 Agustus 2024 hingga 29 Agustus 2024.

Pertarungan politik dipastikan bakal tersaji di momentum tersebut. Sebagai efek dari proses demokrasi yang dianut oleh bangsa ini, perbedaan pilihan politik jelas jadi sesuatu yang bersifat sunatullah. Apapun bentuk perbedaannya, proses politik itu hendaknya dilalui dengan senantiasa menjunjung tinggi nilai budaya, adab dan juga etika.

Hal itu disampaikan Maradika Mamuju ke-17, Bau Akram Dai. Kepada WACANA.Info, Bau Akram berharap, momentum Pemilihan serentak tahun ini dapat jadi momentum pembuktian bahwa Mamuju dan masyarakatnya adalah mereka yang senantiasa berpegang pada prinsip kebudayaannya.

"Pilkada tahun ini harus jadi pembuktian bahwa Mamuju adalah tanah yang beradat. Yang menjunjung tinggi adab dan etika. Persaingan dalam politik adalah hal yang sangat lumrah, tapi saya mengajak kepada semua pihak agar persaingan tersebut hendaknya dilalui dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal kita," harap Bau Akram Dai yang ditemui usai launching pemetaan kerawanan Pemilihan serentak Kabupaten Mamuju yang digelar di Maleo Water Park, Minggu (26/08) malam.

Maradika Mamuju, Bau Akram Dai. (Foto/Sudirman Samual)

Seluruh lapisan masyarakat mesti terlibat aktif dalam mewujudkan harapan di atas. Bau Akram yang juga Kepala Dinas Koperindag Sulawesi Barat itu menyebut, pelaksanaan Pemilihan serentak yang aman dan damai bukan hanya jadi tanggung jawab penyelengga Pemilihan semata.

"Nilai budaya, etika dan adab itu idealnya jadi sesuatu yang senantiasa dijadikan pegangan utamanya. Saya berharap, semua pihak mampu untuk mewujudkan Pilkada serentak tahun ini sebagai momentum politik yang aman dan damai. Dengan proses yang ideal itu, kita berharap pemimpin yang dihasilkan juga adalah orang-orang yang memang punya kualitas sesuai dengan harapan kita semua," pungkas Bau Akram Dai.

History Celah Kerawanan di Mamuju

Belajar dari pelaksaan Pemilihan bupati dan wakil bupati Mamuju tahun 2020 yang lalu, termasuk pada gelaran Pemilu Februari tahun ini, Bawaslu Kabupaten Mamuju pun menyusun indeks kerawanan Pemilihan bupati dan wakil bupati Mamuju tahun 2024. Dari serangkaian pengalaman di momentum politik sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Mamuju kini punya landscape besar tentang potensi kerawanan pelaksanaan Pemilihan bupati dan wakil bupati Mamuju November tahun 2024.

Ketua Bawaslu Mamuju, Rusdin menguraikan tentang proses pengawasan yang dilakukan Bawaslu baik di momentum Pemilihan tahun 2024 maupun di Pemilu baru-baru ini. Dua agenda politik itu, kata Rusdin meninggalkan sejumlah catatan penting yang dapat dijadikan poin pembelajaran dalam mewujudkan Pemilihan serentak bupati dan wakil bupati tahun 2024 yang jauh lebih ideal lagi.

"Pemetaan ini adalah langkah pencegahan sekaligus mitigasi bagi Bawaslu Mamuju untuk mengingatkan bahwa kita memiliki history tentang banyaknya celah kerawanan pelanggaran yang ada," ujar Rusdin.

(Foto/Manaf Harmay)

Ada sejumlah isu krusial yang mendapat atensi khusus dari Bawaslu Kabupaten Mamuju dalam dokumen pemetaan kerawanan Pemilihan tahun 2024. Pertama tentu saja soal netralitas ASN yang kata Rusdin, selalu jadi penyumbang terbesar pelanggaran pelaksanaan Pemilu maupun Pemilihan di Kabupaten Mamuju.

Isu yang tak kalah pentingnya, sambung Rusdin, adalah tentang praktik politik uang. Bawaslu menilai, money politic diprediksi masih akan terjadi terlebih jika melihat survei terkait kecenderungan pemilih terhadap praktik haram itu.

"Ini tentu saja jadi PR kita bersama. Kami optimis, atas kerja sama kita semua, kita akan mencoba bagaimana agar politik uang ini bisa kita retas, bisa kita urai dengan terus menerus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat," simpul Rusdin.

Setidaknya ada 11 isu kerawanan yang termuat dokumen pemetaan kerawanan Pemilihan serentak yang disusun oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju. 11 isu kerawanan itu masing-masing; netralitas penyelenggara negara, intimidasi terhadap pemilih, hak untuk memilih dan dipilih, pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilihan, keamanan penyelenggara Pemilihan, bencana alam yang mengganggu tahapan, keberatan dari calon terhadap hasil penyelenggaraan Pemilihan, pengadaan dan pendistribusian logistik, pelaksnaaan pemungutan suara dan penghitungan suara, politik uang dan daerah yang tidak memiliki cakupan jaringan internet alias blank spot.

Zulkufli, pimpinan Bawaslu Kabupaten Mamuju menguraikan, pihaknya akan senantiasa meningkatkan Kinerja pengawasan dan melakukan koordinasi serta sosialisasi dengan seluruh pemangku kepentingan penyelenggaraan pengawasan Pemilihan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun masyarakat sipil.

"Koordinasi dan sinergi dilakukan untuk membahas strategi dan memaksimalkan pencegahan pelanggaran dan pengawasan Pemilihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi. Strategi juga akan disesuaikan dengan kondisi konteks kerawanan di Kabupaten Mamuju," Zulkifli, pimpinan divisi hukum, pencegahan, Parmas dan Humas itu menutup. (*/Naf)