MAMUJU--Upaya untuk meminta keterangan dari gubernur lewat mekanisme hak interpelasi yang digulirkan DPRD Sulawesi Barat akhirnya terhenti. DPRD Sulawesi Barat dalam keputusannya memilih untuk tak melanjutkan proses penggunaan salah satu hak istimewanya itu.

Dalam paripurna DPRD Sulawesi Barat yang digelar Senin (7/05) siang, ada sejumlah poin yang menjadi perhatian DPRD untuk selanjutnya diminta keterangan atau penjelasan dari Pj Gubernur Sulawesi Barat, Zudan Arif Fakrulloh. Mulai dari kebijakan mutasi pejabat di internal pemerintah provinsi yang dinilai menabrak aturan, serta sejumlah kebijakan eksekutif lainnya.

Jalannya paripurna DPRD Sulawesi Barat itu berjalan cukup dinamis. Setidaknya itu yang tergambar dalam pandangan dari masing-masing fraksi terkait alasan di balik digulirkannya hak interpelasi tersebut. Ada yang meminta agar usulan itu dilanjutkan, ada pula yang memilih untuk tak mesti dilanjutkan.

Hingga jelang maghrib, keputusan DPRD pun diambil. Suraidah Suhardi, Ketua DPRD Sulawesi Barat yang memimpin jalannya sidang akhirnya memutuskan untuk memberhentikan proses interpelasi tersebut.

"Ini adalah sikap lembaga. Jadi tidak ada perpecahan di sini. Kita semua mendengar apa yang menjadi masukan teman-teman. Kalau pun perjuangan ini harus terhenti di tengah jalan, yah itu lah sikap teman-teman dan itu harus dihargai," jelas Suraidah Suhardi yang ditemui usai paripurna.

Suraidah Suhardi. (Foto/Manaf Harmay)

"Memang dibutuhkan kedewasaan dan jiwa besar dalam ber-DPRD," sambung politisi cantik dari Partai Demokrat itu.

Sementara itu, ketua fraksi Golkar DPRD Sulawesi Barat, Muslim Fattah menilai, perbedaan sikap yang ada di masing-masing fraksi terkait penggunaan hak interpelasi itu adalah hal yang biasa. Meski ada perbedaan pandangan, keputusan lembaga DPRD Sulawesi Barat telah diambil.

"Tapi secara prinsip, fraksi Golkar mendorong hak ini adalah bagian dari pada apa yang menjadi hasil telaah secara menyeluruh. Kenapa fraksi Golkar itu sangat disegani karena orang-orangnya punya kapasitas dan integritas untuk melakukan hal itu. Makanya kami melakukan jalur sesuai dengan konstitusi," urai Muslim Fattah, salah satu inisiator penggunaan hak interpelasi itu.

Muslim Fattah. (Foto/Habluddin)

Hak interpelasi memang mental. Muslim Fattah yakin, fraksi Golkar tetap akan memaksimalkan mekanisme pengawasan atas setiap kebijakan yang dilakukan oleh eksekutif. Lewat masing-masing anggota fraksi Golkar di empat komisi yang ada di DPRD Sulawesi Barat, Muslim berharap, anggota fraksi Golkar yang ada mampu mengambil peran strategis untuk melakukan pengawasan.

"Saya kira yang akan kita lakukan adalah melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi melalui anggota fraksi Golkar yang ada di komisi supoaya ini jangan berulang. Itulah kenap kita mendorong agar marwah DPRD ini tetap terjaga," begitu kata Muslim Fattah. (*/Naf)