Laporan: Muhammad Akbar

MAMUJU--Kurang lebih 20 bulan yang lalu, tahapan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 dimulai. Dari verifikasi partai politik, pencalonan, pemutakhiran data pemilih, kampanye, pengadaan dan pendistirbusian logistik, pemungutan suara, hingga fase final yakni rekapitulasi hasil penghitungan suara tuntas terlaksana.

Secara umum, tahapan Pemilu tahun 2024 memang masih bergulir. Meski untuk tingkatan lokal Sulawesi Barat, penutupan pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara oleh KPU Sulawesi Barat menjadi penanda berakhirnya seluruh tahapan pesta elektoral di provinsi ke 33 ini.

Ada sejumlah catatan. Sederet poin penting yang menjadi catatan penting pasca berkahirnya tahapan Pemilu tersebut. Beberapa hal yang masih menjuntai, perlu dan harus menjadi perhatian oleh semua pihak. Penyelenggara Pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu, pemerintah beserta aparaturnya, serta masyarakat umum tentunya, idealnya dapat mengambil banyak hikmah dari pelaksanaan Pemilu tahun 2024 demi pelaksanaan Pilkada serentak di November 2024 ini yang disemogakan dapat terlaksana dengan lebih baik lagi.

Susun Mitigasi Risiko Pilkada Tahun 2024

Satu hal yang mesti disyukuri bersama. Hari H pelaksanaan pemungutan suara di 14 Februari 2024 yang lalu terbilang berjalan kondusif. 

Di se-anterao Sulawesi Barat, nyaris tak ada kejadian tertentu yang berimplikasi pada terganggunya keamana dan ketertiban masyarakat di momentum yang bertepatan dengan hari kasih sayang itu.

Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Syamsul Samad. (Foto/Instagram)

Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Barat, Syamsul Samad mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung pada pelaksanaan pemungutan suara. Kepada KPU, Bawaslu, aparat keamanan, maupun dari jajaran pemerintah daerah.

"Tapi terlepas dari itu semua, saya kira ada sejumlah hal yang memang harus dibenahi lagi. Sebut saja kesiapan penyelenggara di tingkat TPS yang menurut saya masih perlu diperkuat lagi. Termasuk perbaikan terhadap sistem alat bantu rekapitulasi yang oleh KPU dinamai Sirekap," beber Syamsul Samad, Senin (11/03).

Menurut mantan aktivis HMI itu, KPU dan Bawaslu harus dengan segera melakukan pemetaan terhadap segala jenis potensi permasalahan yang bukan tidak mungkin dapat terjadi di pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 ini. Terlebih jika melihat tahapan Pemilu yang rupanya beririsan dengan tahapan pelaksanaan Pilkada serentak.

"KPU, maupun Bawaslu harus sesegera mungkin menyusun mitigasi risiko terhadap Pilkada 2024 dengan berbagai risiko yang ada," begitu kata Syamsul Samad.

Rencana Uji Materi UU Nomor 7 Tahun 2017 

KPU sendiri telah mengantongi satu hiptesis terkait tentang penyebab munculnya berbagai macam persoalan pada pelaksanaan Pemilu tahun 2024 ini. Salah satunya tentang kualitas SDM khususnya pada penyelenggara tingkat ad hoc.

"Pada intinya adalah persoalan SDM kita. Tapi saya kurang yakin kalau persoalan SDM. Mungkin karena persoalan banyaknya hal-hal yang mereka harus urusi di tingkat TPS," ungkap Ketua KPU Sulawesi Barat, Said Usman Umar.

Kata dia, kondisi hari ini juga terjadi pada pelaksanaan Pemilu sebelumnya. Ada akumulasi lelah di jajaran penyelenggara khususnya di TPS. Dalam kondisi lelah itulah, cukup sering terjadi kekeliruan mencatat angka-angka yang dihasilkan dalam proses penghitungan suara sehingga terjadi banyak kesalahan.

Ketua KPU Sulbar, Said Usman Umar. (Foto/Manaf Harmay)

"Dan ini akan menjadi bahan evaluasi kita," singkat Said Usman Umar.

Agar kasus serupa tak terus berulang, KPU, sambung Said Usman, bakal mengajukan yudisial review ke MK terkait salah satu pasal di Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilu yang intinya menyebut bahwa logistik TPS itu harus sampai pada satu hari sebelum hari H. 

"Apa penyebab dari ini, KPPS itu begadang sejak malam hari H. Jadi tanggal 13 (Februari 2024) mereka sudah harus begadang untuk menjaga kotak itu, lalu kemudian tanggal 14 (Februari 2024) mereka begadang lagi sampai tembus pagi. Nah ini yang kita jadikan bahan evaluasi utama dan kami sudah diskusikan bersama teman-teman untuk diajukan ke MK," Said Usman Umar menutup.

Siapkan Mental, Perkuat Pengetahuan

Sedianya, WACANA.Info telah meminta penjelasan kepada pimpinan Bawaslu Sulawesi Barat tentang apa yang menjadi catatan kaki, yang menjadi bahan evaluasi pelaksanaan Pemilu tahun 2024 ini. Sayang seribu sayang, hingga dua hari ulasan ini disusun, tak satu pun informasi yang diperoleh dari lembaga pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Barat itu.

Tentang isu di atas, Bawaslu Kabupaten Mamuju menyampaikan penjelasannya. Ketua Bawaslu Mamuju, Rusdin, menjelaskan, kematangan SDM serta mentalitas dan pemahaman pengatahuan terkait teknis pelaksanaan Pemilu jadi sesuatu yang wajib dievaluasi. 

Dihubungi di sela-sela kunjungan kerjanya di ibu kota Jakara, Rusdin mengaku, penyelenggara Pemilu selama begitu fokus pada hal-hal terkait kesiapan pelaksanaan hari pemungutan suara saja. Sementara di saat yang sama, ada begitu banyak hal teknis yang harus dikerjakan oleh penyelenggara Pemilu khususnya di tingkat TPS. 

"Akhirnya terbagi fokusnya. Kalau di KPU, bagaimana memehami cara kerja Sirekap. Sementara kami di PTPS juga disibukkan dengan bagaimana mengisi Siswaslu. Akhirnya, poin penting terkait dengan pemahaman dasar atau keadaan non teknis di lapangan itu tidak lagi kita maksimalkan. Misalnya pemilih yang tidak terdaftar, ia masuk kategori pemilih apa. Karena memang fokus kita selama ini adalah di pengisian sistem informasi kita," urai Rusdin yang dihubungi via sambungan telepon.

Sirekap maupun Siswaslu, kata Rusdin, merupakan piranti yang disiapkan oleh KPU dan Bawaslu untuk menjadi alat bantu dalam hal proses rekapitulasi serta demi pemenuhan azas transparansi. Niatnya bagus, tapi harus mendapat perbaikan, utamanya tentang kesiapan SDM di tengah waktu dan daya dukung jaringan yang tak merata.

"Apalagi kalau kita bicara tentang proses rekrutmen PTPS khususnya kita di Mamuju. Daya saingnya kurang, jadi tidak ada kompetisi yang ideal di sana. Itu juga doiserbabkan oleh peminatnya kurang. Hal-hal yang sifatnya non teknis itu kan dibutuhkan mental dan pengalaman serta pengetahuan yang kuat," Rusdin, mantan aktivis PMII itu menambahkan.

Seluruh catatan evaluasi terkait pelaksanaan Pemilu 2024 itu, bakal dimasukkan dalam laporan akhir Bawaslu Mamuju. Penting sebagai bahan refleksi sekaligus jadi catatan penting demi terlaksananya Pilkada serentak tahun 2024 yang jauh lebih berkualitas lagi. (*/Naf)