MAMUJU--Sekian lama menemui jalan buntu, Pemerintah Kabupaten Mamuju bersama Bawaslu Mamuju akhirnya menyepakati besaran anggara Pilkada tahun 2024. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terkait anggaran pelaksanaan Pilkada untuk Bawaslu pun ditandatangani oleh Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi dan Ketua Bawaslu Mamuju, Rusdin, Rabu (17/01).

Pemerintah Kabupaten Mamuju dan Bawaslu Mamuju akhirnya menyepekati anggaran pengawasan Pilkada Mamuju tahun 2024 sebesar Rp 9,5 Miliar. Nilai yang sebenarnya tak sesuai dengan perhitungan presisi ala Bawaslu Mamuju.

Rusdin kepada WACANA.Info menjelaskan, nilai tersebut jelas akan berdampak pada maksimalisasi pengawasan pelaksanaan tahapan Pilkada yang bakal dijalani Bawaslu. 

Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi Bersama Ketua Bawaslu Mamuju, Rusdin Didampingi Sekda Mamuju dan Kepala Sekretariat Bawaslu Mamuju Usia Penandatanganan NPHD Anggaran Pengawasan Pilkada Mamuju. (Foto/Istimewa)

"Dari hasil analisis teman-teman, pasti memang akan berdampak. Tapi kan selama itu masih bisa kita atasi, yah kita akan jalan. Lagi pula, kalau pun misalnya ada hal yang sifatnya force majeure, kita bisa mengusulkan ke Pemkab untuk adanya penambahan anggaran. Yang mana memang hal itu tidak tertuang dalam NPHD, tapi sudah menjadi amanat dalam Permendagri," urai Rusdin.

Sebelumnya diberitakan, Bawaslu sama sekali tak ingin mundur dari rasionalisasi final anggaran pengawasan Pilkada yang sebelumnya telah diusulkan. Angka terakhir yang diusulkan oleh Bawaslu Mamuju ada di Rp 11, 2 Miliar, meski kembali dirasionalkan ke angka Rp 10,4 Miliar.

"Salah satu efeknya adalah berkurangnya masa kerja lembaga adhoc yang ada di Bawaslu. Yang mana awalnya kita rencanakan itu akan bekerja selama 12 bulan, berkurang menjadi hanya sepuluh bulan," begitu kata Rusdin. (*/Naf)