MAMUJU--Pemerintah Kabupaten Mamuju bersama KPU Kabupaten Mamuju telah menyepakati besaran anggaran pelaksanaan Pilkada tahun 2024 mendatang. Lewat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang telah diteken oleh Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi dan Ketua KPU Kabupaten Mamuju, Indo Upe beberapa waktu lalu, disepakati anggaran pelaksanaan Pilkada Mamuju yakni sebesar Rp 32 Miliar.

Tuntas dengan penandatanganan NPHD tersebut, kini KPU Kabupaten Mamuju sedang dalam fase menyeleksi calon bank penampung anggaran Pilkada. Komisioner KPU Kabupaten Mamuju, Hasdaris mengungkapkan, ada beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi oleh calon bank untuk selanjutnya dapat menjadi bank penampung anggaran Pilkada tahun 2024.

"Yang pasti itu kita ingin melihat bagaimana kelengkapan fasilitas penunjang dari bank tersebut. Seberapa luasa jangkauan pelayanannya. Termasuk di dalamnya seberapa besar sumbangsih dari pihak bank yang sifatnya sah dan diatur dalam aturan perundang-undangan," papar Hasdaris saat dihubungi, Jumat (22/12) malam.

Jika merujuk ke aturan dari Kemendagri, sambung Hasdaris, 40 Persen dari total anggaran Pilkada yang disepakati di atas sudah harus ada di rekening KPU paling tidak hingga Desember tahun ini. 60 Persen sisanya ditransfer tahun depan.

Mahfum akan kondisi keuangan daerah, Hasdaris mengatakan, pihaknya menerima jika pemerintah Kabupaten Mamuju baru menyalurkan anggaran Pilkada sebesar Rp 3 Miliar di tahun 2023 ini.

"Tapi di Januari tahun depan, sisanya itu sudah harus ada di rekening KPU," kata dia.

Menurut Hasdaris, adalah hal yang penting untuk menyegerakan ketersediaan anggaran Pilkada tersebut. KPU, sambung Hasfdaris, tak ingin direpotkan dengan urusan penganggaran di tengah bergulirnya tahapan pelaksanaan Pilkada tahun 2024.

"Apalagi tahapan Pilkada tahun depan itu beriirisan dengan tahapan Pemilu yang juga masih bergulir. Makanya ingin fokus untuk suksesnya tahapan Pemilu dan tahapan Pilkada, tanpa harus dipusingkan lagi dengan urusan penganggaran. Makanya kami berharap di Januari 2024 kesisahan anggaran Pilkada itu sudah harus tersedia di rekening KPU," tutup Hasdaris, Komisioner KPU Kabupaten Mamuju divisi perencanaan, data dan informasi itu. (*/Naf)