MAMUJU--Pemerintah Kabupaten Mamuju bersama KPU Kabupaten Mamuju akhirnya menyepakati besaran anggaran pelaksanaan Pilkada tahun 2024. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) penganggaran Pilkada pun akhirnya ditandatangani oleh Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi bersama Ketua KPU Kabupaten Mamuju, Indo Upe di Bali baru-baru ini.

Rasionalisasi terakhir oleh KPU Kabupaten Mamuju yang diangka Rp 33, 2 Miliar tak diaminkan oleh pemerintah daerah. Dengan sejumlah pertimbangan teknis, pemerintah Kabupaten Mamuju dan KPU Kabupaten Mamuju pun 'deal' di angka Rp 32 Miliar untuk membiayai pelaksanaan Pilkada tahun 2024.

Indo Upe, kepada WACANA.Info mengaku legowo dengan besaran anggaran Pilkada tersebut. Pihaknya pun memahami betapa sempitnya ruang fiskal yang ada di ibu kota Provinsi Sulawesi Barat itu.

"Kita paham betul terkait keterbatasan anggaran yang ada di daerah. Oleh karena itu, kita akan memaksimalkan yang Rp 32 Miliar tersebut," ucap Ketua KPU Kabupaten Mamuju itu yang dihubungi via sambungan telepon, Sabtu (16/12).

Penandatanganan NPHD antara Pemerintah Kabupaten Mamuju dengan KPU Kabupaten Mamuju itu digelar di sela-sela agenda Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi di Provinsi Bali. Jajaran pemerintah Kabupaten Mamuju turut hadir pada Penandatanganan NPHD tersebut, termasuk perwakilan dari KPU Sulawesi Barat.

Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi dan Ketua KPU Mamuju, Indo Upe saat Menandatangani NPHD Penganggaran Pilkada Mamuju. (Foto/Istimewa) 

"Kami akan memaksimalkan anggaran itu dengan mengurangi jumlah perjalanan dinas, atau item kegiatan lainnya. Termasuk mengurangi jumlah anggaran sosialisasi dan simulasi jumlah pasangan calon, serta item kegiatan lainnya," sambung Indo Upe.

"Intinya, kami berkomitmen untuk mewujudkan pelaksanaan Pilkada yang berkualitas, yang ideal dengan memaksimalkan anggaran yang ada," pungkas Indo Upe.

Jika anggaran untuk KPU telah tuntas, lain cerita dengan plot anggaran pelaksanaan Pilkada bagi Bawaslu. Hingga kini, belum ada titik temu antara pemerintah Kabupaten Mamuju dengan pihak Bawaslu Kabupaten Mamuju dalam hal jumlah anggaran Pilkada tahun 2024.

Rusdin menegaskan, pihaknya sama sekali tak ingin mundur dari rasionalisasi final anggaran Pilkada yang sebelumnya telah diusulkan. Angka terakhir yang diusulkan oleh Bawaslu Mamuju ada di Rp 11, 2 Miliar, meski kembali dirasionalkan ke angka Rp 10,4 Miliar.

"Sementara Pemda meminta untuk dibulatkan ke Rp 10 Miliar, bahkan sampai ke Rp 9 Miliar. Nah ini yang belum ketemu memang. Bagi kami, itu sudah di ambang batas rasionalisasi yang telah kami susun. Kalau misalnya belum juga menemui titik temu, kami memilih agar persoalan ini dikembalilkan ke pimpinan tertinggi," begitu kata Rusdin, Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju itu. (*/Naf)