Laporan: Muhammad Akbar

MAMUJU--“Tentu tidak bisa kita menutup mata, karena kalau tidak ada logistik Pemilu maka Pemilu itu tidak akan bisa berjalan. Kita tahu bersama bahwa pada Pemilu 2019 ada lima TPS yang harus melakukan pemungutan suara lanjutan,". Hal itu disampaikan Ketua Bawslu Mamuju, Rusdin di forum Rakor pengadaan dan Pendistribusian logistik Pemilu oleh Bawaslu Mamuju, Senin (11/12).

Dari apa yang disampaikan Rusdin di atas, Bawaslu tampaknya benar-benar belajar dari pengalaman di Pemilu sebelumnya. Meminimalisir pelanggaran khususnya di tahapan pendistribusian logistik jadi hal yang diharapkan oleh Bawaslu agar kekeliruan di Pemilu 2019 tak terulang.

Tak hanya mengawasi setiap proses pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu tahun 2024, Bawaslu Mamuju juga tetap melakukan pengawasan terhadap tempat penyimpanan logistik Pemilu. 

“Kita memastikan tempat penyimpanannya layak. Sesuai jumlahnya, lalu apakah spesifikasinya sudah sesuai berdasarkan peraturan,” sambung Rusdin.

Selain mengawal pendistribusian surat suara, hal yang tak kalah pentingnya untuk diawasi adalah logistik-logistik yang kadang disepelekan. Sejumlah formulir serta alat kelengkapan pemungutan suara lainnya.

“Pemilu 2019 itu kita kekurangan formulir. Tentu ini sangat riskan. Kami Bawaslu Mamuju senantiasa berkomunikasi meminta daftar pengadaan logistik di KPU Mamuju. Karena kadang kita tidak memperhatikan hal-hal yang sepele,” bebernya.

Rakor tersebut tak lebih sebagai langkah awal dalam mempersiapkan diri untuk melakukan pengawasan pada proses pendistribusian logistik Pemilu tahun 2024. Bawaslu Mamuju pun berharap kontribusi dari semua pihak untuk dapat mengawal dan berpartisipasi aktif melakukan pengawasan.

“Diharapkan berperan aktif untuk mengawal guna menjaga Pemilu berjalan dengan kondusif,” pungkas Rusdin. (*/Naf)