MAMUJU--"Kolaborasi ekosistem sangat diperlukan menuju pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 yang berkualitas, berintegritas lagi bermartabat,". Hal itu disampaikan Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Barat, Syamsul Samad di awal pelaksanaan FGD bertemakan 'mewujudkan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 yang berkualitas dan berintegritas' di ball room d'Maleo hotel Mamuju, Minggu (12/11).

Pemilu dan Pilkada tahun 2024, kata Syamsul, memiliki arti penting bagi perjalanan bangsa Indonesia, perjalanan Provinsi Sulawesi Barat menuju masa depan. Peran serta semua pihak sangatlah vital agar Pemilu dan Pilkada dapat terlaksana secara sehat, berkualitas dan berintegritas.

"FGD ini juga sekaligus jadi cara untuk mendorong instansi pemerintah, penyelenggara Pemilu, penegak hukum, dan semua pihak untuk berkolaborasi, menciptakan ekosistem yang memungkinkan masyarakat memilih pemimpin dan wakil serta pemimpin yang tepat," begitu kata Syamsul Samad.

Perwakilan stakeholder pelaksanaan Pemilu dan Pilkada turut hadir pada agenda yang diinisasi oleh DPRD Sulawesi Barat itu. Mulai dari KPU, Bawaslu, Disdukcapil, Kesbangpol se Sulawesi Barat hadir pada kegiatan tersebut. Pihak Polda Sulawesi Barat, Korem 142 Tatag serta dari Kejati Sulawesi Barat juga turut hadir. Termasuk sejumlah anggota DPRD baik provinsi maupun kabupaten.

Pentingnya Literasi Politik

Kinerja pemerintah, baik itu eksekutif, legislatif maupun yudikatif terus mendapat sorotan dari masyarakat. Apalagi di mata publik, penyelenggara pemerintahan dan juga penyelenggara Pemilu merupakan pengguna anggaran yang tidak sedikit.

Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi. (Foto/Istimewa)

Ketua DPRD Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi menilai, di lembaga legislatif isu kinerja DPRD yang jadi sorotan. Sementara di eksekutif dan yudikatif mayoritas terkait dengan netralitas khususnya di tahun politik. Demikian halnya dgn penyelenggara Pemilu yang tak lepas dari amatan masyarakat.

"Pintu-pintu sorotan itu bisa ditemukan oleh dampak yang ditimbulkan oleh hoaks. Persebaran informasi palsu berujung pada kebencian, hujatan hingga polarisasi. Akhirnya kita berkelompok dan saling berhadap-hadapan. Masyarakat dengan pemerintah, demikian juga sebaliknya," beber Suraidah Suhardi.

Di FGD itu, Suraidah menambahkan, kecenderungan sikap Intoleransi terhadap pilihan politik di masa-masa menuju pelaksanaan Pemilu dan Pilkada. Kata dia, banyak masyarakat yang sulit membedakan antara pilihan politik dan ekspresi politik. 

"Karena ini kita kerap tak sadar ekspresi politik menjadikan kita menghalalkan segala cara pada lawan politik. Olehnya perlu literasi agar memahami politik tidak parsial," kata dia.

Suraidah pun berharap, adanya intervensi positif dari pemerintah provinsi terhadap maksimalisasi anggaran pelaksanaan Pilkada di enam kabupaten yang ada. Di tengah keterbatasan anggaran di kabupaten, sementara even Pilkada wajib memperoleh dukungan anggaran dari ABPB masing-masing kabupaten, Suraidah berharap agar pemerintah provinsi bisa menjadi mediator untuk masing-masing kabupaten pada pelaksanaan Pilkada tahun 2024 nanti.

Indikator Keberhasilan Pemilu/Pilkada

Setidaknya ada tujuh komponen utama yang mesti bersinergi dalam mewujudkan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas lagi berintegritas. Pj Gubernur Sulawesi barat, Zudan Arif Fakrulloh menguraikan, tujuh elemen utama pendukung keberhasilan Pemilu dan Pilkada itu masing-masing-masing; penyelenggara (KPU), pengawas (Bawaslu, DKPP, lembaga non Bawaslu), pemerintah pusat dan pemerintah daerah, aparat kemanan (TNI/Polri, Satpol PP, Satlinmas), Parpol, Paslon dan Caleg, media/pers, serta masyarakat.

Pj Gubernur Sulbar, Zudan Arif Fakrulloh. (Foto/Istimewa)

"Mari kita memahami posisi kira masing-masing. Salah satu aktor utama dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada adalah masyarakat. Bagaimana menjaga Bagaimana agar kita semua mampu menjaga masyarakat kita agar tidak mudah terprovokasi. Tolong kita semua saling memahami. Kepada penyelenggara, kita harus bersama-sama mendorong masyatakat untuk berbondong-bonding ke TPS," ucap Zudan Arif Fakrulloh.

Di hadapan para peserta FGD, Prof Zudan menyebut setidaknya ada empat poin utama yang dapat dijadikan indikator utama keberhasilan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024. Pertama, kata Zudan, Pemilu dan Pilkada harus berlangsung aman dan lancar sesuai aturan yang berlaku. Kemudian partisipasi pemilih yang tinggi.

"Lalu tidak terjadi konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa terutama konflik kekerasan. Serta pemerintahan yang ada tetap berjalan lancar baik pusat dan daerah," mantan Dirjen Dukcapil itu menambahkan.

Hemat Besar-besaran di APBD Tahun 2024

Struktur pembiayaan di tubuh APBD Sulawesi Barat untuk tahun 2024 diproyeksi bakal mendapat sentuhan rasionalisasi. Zudan Arif Fakrulloh menegaskan, pihaknya sedang dalam tahap memastikan alokasi belanja pemerintah di tahun 2024 nanti diperuntukkan bagi hal-hal yang sifatnya prioritas.

"Struktur APBD provinsi berubah total. Salah satunya disebabkan karena berkurangnya dana transfer senilai Rp 300 Miliar. Yang berkurang juga itu rata-rata DAK. Juga DAU yang beberapa juga ada yang berkurang," ungkap dia.

Oleh karena sederet persoalan itu, struktur kegiatan di tubuh APBD tahun 2024 akan disesuaikan. Kegiatan hanya akan difokuskan pada urusan wajib, misalnya kesehatan, pendidikan dan urusan wajib lainnya. Belum lagi soal persiapan anggaran diperuntukkan bagi kejadian spesifik seperti bencana yang menurut Zudan terbilang masih sangat kecil.

FGD Newujudkan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 yang Berkualitas dan Berintegritas. (Foto/Istimewa)

"Untuk menjaga agar roda pemerintahan tetap berjalan, saya sudah bersurat ke pemerintah pusat agar pembayaran untuk pinjaman kita tahun depan senilai Ro 100 M bisa ditunda sampai tahun 2025-2026. Itu salah satu pilihan yang sesungguhnya tidak terlalu enak, tapi salah satu solusi," sambung Zudan.

Langkah perhematan jadi solusinya. Dijelaskan Zudan, perjalanan dinas misalnyam yang tadinya lima orang, bisa direvisi jadi tiga orang saja. Kata Zudan, itula langkah yang harus dilakukan. Belum lagi kondisi global yang belakangan bergulir tak menentu.

"Gejolak perang masih terjadi yang bisa saja berefek pada naiknya harga minyak dunia. Dolar bisa ikut naik. Jika seperti itu subsidi untuk bahan bakar harus ditambah dan akan berefek pada struktur APBN yang pasti akan terkontraksi," begitu kata Zudan.

Terlepas dari itu semua, Zudan Arif Fakrulloh menggaransi anggaran untuk pelaksanaan Pilkada serta support untuk suksesnya Pemilu tahun 2024 dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tetap akan maksimal. Ia mengajak semua pihak untuk senantiasa berjalan bersama, berkolaborasi untuk mewujudkan jalannya Pemilu dan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas.

"Kabupaten harus menyiapkan anggaran untuk Pilkada bupati. Provinsi menyiapkan anggaran untuk Pilkada gubernur. Mau saling membantu, boleh. Antarkabupaten, atau kabupaten bantu provinsi maupun sebaliknya. Itu boleh," pungkas Zudan Arif Fakrulloh.

Sekadar informasi, FGD 'mewujudkan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 yang berkualitas dan berintegritas' hari itu mendaulat Kapolda Sulawesi Barat, Irjen Pol Adang Ginanjar, Komandan Korem 142/Tatag, Brigjen TNI Deni Rejeki, serta Kajati Sulawesi Barat, Muhammad Naim sebagai pembicara utama.

Dipandu oleh Syamsul Samad, ketiga pembicara utama di atas secara bergantian memaparkan materi seputar persiapan, rencana serta segala hal terkait pelaksanaan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 nanti. (*/Naf)