MAMUJU-Penjabat (Pj) Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh mendesak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulbar agar bergerak, bekerja lebih cepat dalam menyelesaikan penanganan masalah 4+1. Itu disampaikan Zudan dalam apel virtual, Senin (23/10).

Penanganan masalah 4+1 di Sulbar yakni intervensi stunting, perkawinan anak usia dini, kemiskinan ekstrem, anak putus sekolah dan inflasi. OPD, kata Zudan, mesti bergerak lebih cepat dan lebih masif lagi dalam bekerja mengintervensi persoalan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Prof Zudan meminta semua OPD yang menjadi leading sektor penanganan masalah 4+1 untuk membuat Petunjuk Teknis (Juknis) yang akan menjadi acuan bersama dalam menuntaskan permasalahan.

"Buat juknis penyelesaian ATS, juknis stunting, juknis untuk menurunkan inflasi. Begitu juga juknis untuk pernikahan anak usia dini serta kemiskinan ekstrem," ujar Prof Zudan.

Sestama BNPP itu menegaskan, pembuatan Juknis sangat penting agar semua program yang dibuat OPD dapat satu frekuensi. Sehingga semua yang terlibat dalam penanganan masalah 4+1 dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan, tidak saling tumpang tindih.

"Jadi jangan lupa, teman-teman buat juknis ini sampai sedetail-detailnya agar frekuensi kita sama, agar kita semua bisa mengerti bagaimana dalam menyelesaikan penanganan masalah 4+1 ini," tegas Prof Zudan.

Karena itu, mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri itu memberi tanggat waktu lima hari bagi tiap OPD untuk menyelesaikan juknis itu. Dia tidak ingin ada OPD yang lambat atau terkesan santai dalam menyelesaikan penanganan masalah 4+1.

"Jumat harus selesai semua juknis. Nanti saya terbitkan dalam bentuk keputusan gubernur tentang juknis penanganan masalah 4+1 Sulbar," tutup Prof Zudan. (ADV)