MAMUJU--"Sebaiknya diarahkan untuk mengintervensi hal yang paling prioritas. Kalau penambahan dana transfer dari pusat itu, sejauh tidak 'dimerek' dan itu semua mandatory terpenuhi, maka kita berharap itu akan diarahkan ke sasaran yang paling prioritas,". Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Usman Suhuriah, Selasa (7/11).

Statement politisi Partai Golkar di atas sekaligus merespon penghargaan insentif fiskal pengendalian inflasi yang diterima pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dari Kementerian Dalam Negeri, Senin (6/11). Oleh pemerintah pusat, Sulawesi Barat di bawah komando Pj Gubernur, Zudan Arif Fakrulloh dianggap mampu mengendalikan inflasi daerah, hingga insentif fiskal senilai Rp 8,6 Miliar diberikan ke provinsi ke-33 di Indonesia itu.

Bagi Usman Suhuriah, insentif sebesar itu idealnya dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memenuhi target-target RPJMD. Pemenuhan infrastruktur salah satunya.

"Misalnya, pemenuhan hak dasar masyarakat melalui infrastruktur yang harus diprioritaskan. Kemudian untuk memenuhi SPM (Standar Pemalayan Minimal) kita. Saya kira itu yang harus mendapat perhatian kita semua. Insentif tersebut bisa dipakai untuk memenuhi target RPJMD kita," kata Usman Suhuriah kepada WACANA.Info.

Seperti dikutip dari website resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, ada tiga provinsi yang juga menerima insentif fiskal yang secara simbolis diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Sulawesi Barat salah satunya.

"Tujuannya untuk meningkatkan partisipasi Pemda dalan meningkatkan pengendalian inflasi di daerah. Dan Pemberian penghargaan kepada Pemda yang telah kinerja baik dalam pengendalian inflasi di daerah serta memacu daerah-daerah lain agar semakin terpacu untuk meningkatkan kinerja khususnya terkait pengendalian inflasi di daerah," ujar Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, Luky Alfirman.

Zudan Arif Fakrulloh sendiri mengungkapkan empat poin utama yang menjadi penilaian dalam pemberian insentif fiskal tersebut. Pertama, pelaksanaan sembilan upaya pengendalian inflasi pangan yang telah dilakukan oleh Pemda, kedua kepatuhan penyampaian laporan kepada Kemendagri yang menunjukkan jumlah laporan harian yang disampaikan Pemda dalam pengendalian inflasi pangan oleh kab/kota.

Ketiga, tingkat inflasi yang merupakan nilai capaian hasil dari upaya pengendalian inflasi daerah, serta yang terakhir rasio realisasi belanja pengendalian inflasi terhadap total belanja daerah.

Mendagri, Tito Karnavian Menyerahkan Secara Simbolis Insentif Fiskal kepada Pj Gubernur Sulbar, Zudan Arif Fakrulloh. (Foto/Humas Pemprov Sulbar)

Besar harapan Usman Suhuriah agar insentif fiskal itu benar-benar dialokasikan untuk membiayai hal-hal yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Jangan sampai mayoritas dari Rp 8,6 Miliar itu justru dipergunakan untuk hal-hal yang sifatnya operasional di tubuh birokrasi.

"Kita juga tentu berharap, ini tidak digunakan untuk memebiayai hal-hal yang sifatnya operasional birokrasi. Tidak perlu diperbesar untuk sektor itu. Kita ingin anggaran itu dimaksimalkan untuk membiayai hal-hal yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat," pungkas Usman Suhuriah, mantan Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat itu.

Wujudkan Ketahanan Pangan Daerah

Setali tiga uang, Abdul Rahim pun menganggap, instentif fiskal yang merupakan buah dari sebuah kepiawaian Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mengendalikan inflasi itu memang harus diarahkan secara maksimal ke hal-hal yang sifatnya penting dan strategis. Mewujudkan ketahanan pangan daerah misalnya.

"Jadi sektor pertanian dan perkebunan sebagai potensi unggulan daerah perlu sekali diatensi khusus, terutama ketersediaan komoditi yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari," beber Abdul Rahim, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat dari fraksi NasDem itu.

Menuju ketahanan pangan daerah, Rahim mendorong pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk menjadikan pembangunan akses menuju hilirisasi pada di sektor pertanian sebagai poin prioritas. Baginya, hal tersebut merupakan kebutuhan yang sifatnya mendesak.

"Kebijakan penggunaan dana insentif tersebut diharapkan memberikan benefit effect pada geliat dan bertumbuhnya ekonomi masyarakat jangka panjang," tutup Abdul Rahim. (*/Naf)