MAMUJU-“Menurut hemat kami ada lonjakan belanja hibah pada lembaga Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). Pada tahun 2023 hanya tercatat mendapatkan pagu anggaran Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan pada 2024 diusulkan menjadi Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) atau mengalami kenaikan Rp. 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah). Jika dipersentasekan mengalami peningkatan sekira 700 Persen. 

Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi Demokrat DPRD Sulawesi Barat, Firman Argo Waskito dalam agenda pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sulawesi Barat atas penjelasan Gubernur terhadap nota keuangan dan RAPBD tahun anggaran 2024, Kamis (12/10).

Fraksi Demokrat sendiri mempertanyakan sejumlah rencana belanja hibah. Baik yang mengalami lonjakan maupun yang mengalami stagnasi. Pada kesempatan itu, Firman menyoal belanja hibah yang rencananya diperuntukkan bagi KORPRI yang mengalami lonjakan cukup signifikan dari jumlah sebelumnya.

“Kita dituntut untuk mampu memilah kebutuhan dan keinginan yang perlu mendapat perhatian lebih serius. Termasuk didalamnya komitmen kita bersama untuk merancang anggaran yang tepat guna dan sasaran agar mendapat nilai manfaat sebesar-besarnya. Dalam hal ini kita komitmen terhadap manfaat yang tak hanya dirasakan, tetapi sebisa mungkin melibatkan langsung masyarakat,” beber Firman Argo Waskito.

Bagi Fraksi Demokrat, kondisi itu sangatlah kontras, terlebih setelah dilakukan komparasi terhadap dua rencana belanja hibah lainnya yang juga dianggap cukup mendasar namun mendapatkan pagu yang masih jauh dari apa yang diharapkan.

“Pertama pada belanja hibah bantuan beasiswa perguruan tinggi dan Kedua belanja hibah bantuan rumah ibadah. Pada belanja bantuan beasiswa perguruan tinggi bila dilihat lebih seksama sesungguhnya masih belum mencukupi untuk mencapai target peningkatan Sumber Daya Manusia yang lebih maksimal. Sehingga penting bagi kami untuk mendapat penjelasan apa yang menjadi kendala sehingga pagu yang disiapkan masih sangat minim. Sementara dengan melihat animo masyarakat kita untuk menempuh Pendidikan lebih layak cukup tinggi,” bebernya.

“(Hibah bantuan rumah ibadah) jumlahnya hanya mengalami peningkatan namun belum semaksimal jika tak ingin menyebutnya stagnan sebab kenaikannya hanya sekitar 0,30 Persesn dari tahun sebelumnya. Bisa dibayangkan kesenjangan kenaikannya. Ada yang 700 Persen ada yang 0,30 Persen. Padahal kita memahami bahwa selain menjadi kebutuhan dasar masyarakat, juga mesti dipahami masih banyak rumah ibadah yang perlu dilakukan pembenahan terutama yang berada pada daerah pelosok dan pernah terdampak kerusakan saat gempa bumi melanda,” ujar Firman.

Kondisi tersebut patut untuk menjadi atensi bagi Fraksi Demokrat. Apa hal yang dianggap cukup urgen yang bakal dibiayai oleh KORPRI di Sulawesi Barat sehingga mengusulkan dengan kenaikan yang terbilang fantastis itu.

“Kita khawatir akan muncul penilaian dari masyarakat bahwa APBD kita memang tak memihak pada masyarakat tetapi hanya untuk membiayai secara khusus kepentingan dari kegiatan ASN. Terlebih ditengah situasi politik tahun depan tentu membutuhkan kepekaan sosial kita agar sirkulasi ekonomi kita bisa lebih sehat dan menyentuh rakyat lebih banyak," sambung dia.

"Kami tentu berharap penjelasan lebih detail mengingat Pj. Gubernur kita saat ini juga diketahui menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus Korpri Nasional agar kita tak menduga-duga yang lebih jauh,” pungkas Firman Argo Waskito.

Untuk agenda jawaban gubernur terhadap sejumlah pertanyaan fraksi-fraksi di DPRD, menunggu jadwal rapat paripurna lanjutan yang diagendakan pada Jumat (13/10). (*/Naf)