MAMUJU--Rapat Monitoring Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Sulbar dilaksanakan di Rujab Sekprov Sulbar, Rabu (2/01). Rapat tersebut dipimpin Sekprov Sulbar, Muhammad Idris.

Dari hasil monitoring pelaksanaan SPBE di semua OPD Lingkup Pemprov Sulbar diketahui masih ada OPD yang penerapan SPBE-nya tertinggal.

Menurut Muhammad Idris, terdapat beberapa catatan bagi OPD yang SPBE-nya masih tertinggal. Diantaranya kurangnya penerapan integrasi layanan SPBE (layanan adm pemerintah dan layanan publik), sebab layanan akan saling terhubung antara aplikasi umum nasional dan aplikasi khusus internal Pemprov.

“Saat ini untuk rekor yang teratas SPBE nya adalah BPKPD Sulbar. Kedepan akan dibuatkan pemberian Awards SPBE kepada OPD yang memiliki nilai tinggi SPBE nya,” kata Muhammad Idris.

SPBE wajib untuk mendapat perhatian khusus. Kata Muhammad Idris, berbagai aplikasi yang berkeliaran dimana-mana dengan dukungan teknologinya seharusnya sudah selesai di Tahun 2022.

“Sejak jadi Sekda, salah satu kinerja saya adalah meningkatkan dan mendorong elektronik di Sulbar, namun karena adanya pandemi membuat hambatan jalannya SPBE di Tahun 2022 kemarin,” sambungnya.

Kepala Dinas Kominfopers Sulbar, Mustari Mula menambahkan, ada beberapa OPD menampilkan progres yang bagus. Meski masih ada juga belum memberikan perhatian sama sekali. Itu disebabkan banyak hal-hal teknis yang tidak diperhatikan OPD, baik menyangkut insfratruktur maupun kemampuan SDM.

“Pencapaian SPBE kita penilaian di 2022 adalah 2,04. Namun, capaian SPBE sampai Tahun 2026 ditargetkan meningkat dan kami sudah berkomitmen, Insya Allah WTP sampai dengan Tahun 2026, diupayakan mencapai nilai indikator 3,00,”ucap Mustari Mula (ADV)