Solusi Data yang Tak Sinkron; DDP
MAMASA--Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Akmal Malik membuka Rapat Koordinasi Data Desa Presisi (DDP). Kegiatan yang digelar di aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa, Jumat (11/11)
Dihadapan perwakilan OPD Kabupaten Mamasa, para Kepala Desa Se-Kabupaten Mamasa, Akmal Malik mengatakan, secara umum, jajaran pemerintah Kabupaten Mamasa sangat mendukung dengan adanya DDP.
"Hanya memang masih ada beberapa hal teknis yang dipertanyakan seperti kebijakan satu data, tetapi itu sudah saya jelaskan," kata Akmal Malik.
Sulawesi Barat menjadi salah satu provinsi yang mengisi satu data Indonesia dengan data presisi. Akmal meminta dukungan seluruh pihak untuk mensukseskan data desa presisi yang digagas.
Sebab selama ini yang menjadi persolan dalam mengintervensi kebijakan itu adalah masalah data, kata Akmal. Belum lagi jika banyak program yang harus dikerjakan, sehingga yang harus dilakukan adalah mempersiapkan mana menjadi skala prioritas yang berbasis data.
"Untuk itulah, Pemda harus memiliki data yang sama. Karena ketika tidak sama, kebijakan pasti salah, dan itu saya merasakan betapa tidak sinkronnya data dari desa sampai provinsi dan pusat. DDP pun diharapkan menjadi solusi," terang Akmal Malik.
Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamasa, David Bambalayuk sangat mendukung program yang digagas pemerintah Provinsi itu. Ia berharap agar program yang digagas dapat segera terlaksana.
"Semoga program ini dapat menjadi program pertama di Indonesia. DPRD mendukung program ini, semoga cepat dapat terealisasi. Kita juga berharap program pemerintah akan banyak diarahkan ke Mamasa," sumbang David. (*)