MAMUJU--Pemerintah Kabupaten Mamuju tetap berkomitmen untuk mendorong penurunan kasus stunting (gagal tumbuh). Meski telah terbilang sukses menekan angka stunting sebesar 13,3 Persen di tahun 2019 dan 2021. Harapannya, hal itu semua dapat berkontribusi bagi penurunan angka stunting Provinsi Sulawesi Barat.

Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi dalam agenda konfrensi pers usai kegiatan sosialisasi rencana aksi nasional percepatan penurunan angka stunting indonesia (RAN PASTI) di grand Maleo Hotel Mamuju menjelaskan, berbagai langkah telah dilakukan Pemkab Mamuju dalam menekan angka stunting. Termasuk lewat pendekatan spesifik-sensitif. Kata Sutinah, semua stakeholder terkait terutama perangkat daerah telah melakukan intervensi lewat program masing-masing, sehingga penanganan stunting dilakukan dari hulu ke hilir.

Mendampingi Sekretaris utama BKKBN pusat, Tavip Agus Rayanto, Sutinah mengutrai, salah satu hal yang semakin membawa optimisme itu adalah keberhasilan pemerintah Kabupaten Mamuju dalam mewujudkan jaminan kesehatan semesta (UHC) melalui kepesertaan BPJS kesehatan. Artinya, hampir tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk takut berobat ke rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya. Semua telah gratis karena ditanggung oleh pemerintah daerah.

"Semoga dengan biaya kesehatan gratis ini tidak ada lagi ibu hamil ataupun anak yang tidak dapat memeriksakan kesehatannya ke rumah sakit atau Puskesmas. Semua telah kita gratiskan, mudah-mudahan dengan itu angka stunting juga semakin dapat menurun," beber Sutinah belum lama ini.

Sosialisasi yang diinisiasi BKKBN itu turut dihadiri Wakil Bupati Kabupaten Polman, H. Natsir Rahmat dan Wakil Bupati Majene, Arismunandar.

Untuk informasi, Provinsi Sulawesi Barat jadi satu dari 12 provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi di tanah air di tahun 2022, berdasarkan data studi status gizi Indonesia. (*/Naf)