MAMUJU--Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sedang mematangkan rencana perayaan HUT Sulawesi Barat ke-17 di 22 September 2021. Logo resmi. Tema HUT pun telah dipatenkan.

Di usianya yang ke-17, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menetapkan tema HUT yakni; 'utuh bersama memajukan Sulbar malaqbiq'. Semangat kebersamaan jelas begitu terasa dalam tema HUT Sulawesi Barat ke-17 itu.

Tema di atas seolah tak menyimpan makna apa-apa ketika melihat hubungan eksekutif dan legislatif di provinsi ke-33 ini. Hubangan kedua lembaga tersebut sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, jika tak ingin menyebutnya buruk.

Hal tersebut dapat dilihat dari sejumlah momentum dalam kurun waktu beberapa waktu terakhir. Baik eksekutif dan legislatif di Sulawesi Barat acap kali terjebak dalam kondisi yang saling hadap-hadapan. Tak mencerminkan 'utuh bersama....'.

Masih segar dalam ingatan publik tatkala DPRD Sulawesi Barat secara resmi menggulirkan hak interpelasi, meminta penjelasan Gubernur terkait program hibah Bansos yang telah tertuang dalam APBD tahun 2021 yang belum direalisasikan. Beberapa drama pun tersaji di masa-masa ini. Hingga DPRD Sulawesi Barat 'terpaksa' harus menunda paripurna interpelasi hingga beberapa kali, menunggu kesiapan Ali Baal Masdar untuk hadir di forum tertinggi DPRD itu.

Belum juga padam bara 'perseteruan' eksekutif-lagislatif dalam isu interpelasi itu, teknis pelaksanaan HUT Sulawesi Barat ke-17 pun bikin kedua lembaga itu terseret dalam pusaran perdebatan panjang. Besar keinginan eksekutif untuk memusatkan seluruh item kegiatan HUT di taman budaya Buttu Ciping, Tinambung yang direspon negatif oleh sejumlah Anggota DPRD Sulawesi Barat.

Logo dan Tema HUT Sulbar ke-17. (Foto/Net)

Pertimbangan pandemi Covid-19 yang belum reda jadi alasan utama hingga sebagian Anggota DPRD Sulawesi Barat dengan lantang menyuarakan penolakan atas rencana tersebut. Padahal, serangkaian acara, mulai dari paripurna istimewa, ragam pertunjukan budaya, serta beberapa item kegiatan lainnya telah disiapkan oleh eksekutif.

Pertunjukan ketidakutuhan eksekutif dan legislatif di Sulawesi Barat lagi-lagi dipertontonkan. Bahkan di jelang HUT Sulawesi Barat ke-17 tahun. Saat paripurna DPRD Sulawesi Barat tentang penandatangan dan penyampaian keputusan pimpinan DPRD terhadap penyempurnaan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020, akhir pekan kemarin.

Oleh DPRD Sulawesi Barat, paripurna tersebut mestinya dihadiri oleh Gubernur atau Wakil Gubernur. Nyatanya, paripurna yang digelar malam hari tersebut 'hanya' dihadiri oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum, Darwin Yusuf, kondisi yang untuk kesekian kalinya bikin DPRD tak terima.

"Kami tidak melihat adanya keseriusan dari Pemprov untuk membahas Ranperda pertanggungjawaban. Itu dimulai dari ketidakhadiran OPD-OPD di masing-masing rapat komisi. Dan dilanjutkan pas paripurna. Hanya diwakili oleh Asisten. Padahal ini kan Ranperda pertanggungjawabannya Gubernur dan Wakil Gubernur. Minimal, kalau Gubernur tidak bisa hadir, yah wakil Gubernur lah yang hadir. Inilah kebuntuan, bisa dibilang ketidakharmonisan antara eksekutif dan legislatif," ucap Ketua DPRD Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi, Senin (13/09).

Pertalian Kebudayaan di HUT Sulbar ke-17

Pesan di balik logo dan tema HUT Sulawesi Barat ke-17 begitu jelas. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sepertinya ingin mengakomodir berbagai corak kebudayaan di 'Tanah Mandar' ini ke dalam satu gambaran visual. Jadilah logo HUT Sulawesi Barat itu (meski harus direvisi hingga beberapa kali).

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Muh Natsir menjelaskan, logo dan tema HUT Sulawesi Barat ke-17 merupakan satu kesatuan yang tak boleh dipisah. Selain menggambarkan keberagaman kebudayaan di Sulawesi Barat, 17 tahun Sulawesi Barat tahun ini pun diharapkan mampu membangkitkan semangat kebersamaan seluruh elemen masyarakat untuk Sulawesi Barat yang lebih baik lagi.

Asisten I Pemprov Sulbar, Muh Natsir. (Foto/Net)

"Sekaligus memperlihatkan komitmen kuat untuk bergerak secara bersama, secara utuh memajukan Sulbar yang baru berusia 17 tahun ini. Dengan tema itu harapannya bisa membangkitkan semangat kita untuk sama-sama berjuang membawa Sulbar ini agar bisa lebih maju. Bisa memberikan nilai tambah terhadap kehidupan masyarakat. Semangat utamanya adalah kebersamaan. Tema itu lah yang diwujudkan dalam simbol budaya yang terlihat dari logo HUT Sulbar," ucap Muh Natsir, pria yang juga ketua panitia HUT Sulawesi Barat ke-17 itu kepada WACANA.Info.

Mempertanyakan Keutuhan Gubernur dan Wakil Gubernur

Panas dingin hubungan eksekutif dan legislatif di Sulawesi Barat bukan sesuatu yang luar biasa. Akademisi Unsulbar, Muhammad menilai, dinamika yang seolah tak berkesudahan antara eksekutif dan legislatif bisa jadi berangkat dari semangat checks and balances yang berjalan di antara kedua lembaga itu.

Jika benar seperti itu, Muhammad berkesimpulan, eksekutif dan legislatif telah benar-benar bekerja secara ideal dalam upaya menciptakan keseimbangan jalannya roda pemerintahan di Sulawesi Barat. Lain cerita jika berbagai drama yang selama ini telah tersaji itu diboncengi kepentingan lain.

"Bisa saja itu sebenarnya mengindikasikan bahwa fungsi legislatif dan eksekutif untuk saling checks and balances itu sebenarnya sedang berjalan. Akan menjadi pertanyaan bagi publik sebenarnya jika terlalu harmonis. Dalam artian, tidak ada dinamika. Bahwa memang ada dinamika, saya kira itu normal saja. Yang penting untuk kita cermati di sini adalah bagaimana di lingkaran eksekutif dan legislatif itu memastikan bahwa adanya dinamika itu bukan semata-mata dilatarbelakangi oleh agenda politik tertentu, atau agenda kepentingan tertentu," urai Muhammad yang pengamat politik dan pemerintahan itu.

Akademisi Unsulbar, Muhammad. (Foto/Istimewa)

Secara khusus, Muhammad ingin menyoroti hubungan profesional antara Gubernur dan Wakil Gubernur. Kata dia, semangat kebersamaan dan keutuhan yang coba didelivery pemerintah di momentum HUT Sulawesi Barat tahun ini bakal jauh lebih bermakna jika Gubernur dan Wakil Gubernur benar-benar memperlihatkan 'kemesraan' itu. Jangan justru di masa-masa menuju akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur seperti sekarang ini, perseteruan di antara keduanya justru kian telanjang.

"Yang perlu kita lihat adalah di lingkaran eksekutif sendiri. Karena ini sudah hampir masuk akhir periode Ali Baal Masdar (Gubernur Sulbar), justru ketidakharmonisan itu terjadi yang kita lihat adalah antara Gubernur dan Wakil Gubernur (Enny Anggraeni Anwar). Semoga dengan tema HUT untuk mengukuhkan kembali ini di sisa masa jabatan yang sebenarnya sudah dalam hitungan bulan. Barangkali itu bisa diperlihatkan dalam perbaikan performa hubungan kerja antara Gubernur dan Wakil Gubernur. Semoga mereka ini tetap kompak dan masih dalam niatan yang sama bahwa mereka jadi Kepala Daerah benar-benar bukan untuk mewakili masing-masing kelompok dan golongannya," sambung dia.

Hubungan yang tak harmonis antara Ali Baal Masdar dengan Enny Anggraeni Anwar sudah jadi rahasia umum. Sudah menjadi buah bibir di tengah publik, ucap Muhammad. Tak hanya di fase menuju akhir masa jabatan saja, kondisi tersebut bahkan telah terjadi sejak awal masa kepemimpinan kedua figur tersebut. 

"Semoga dengan adanya momentum HUT Sulbar ini, dimana kita bisa mengingat kembali bahwa Sulbar ini terbentuk untuk bagaimana supaya kepentingan masyarakat itu betul-betul bisa diwujudkan. Bisa kembali ke cita-cita awal pembentukan Sulbar. Jangan sampai dilupakan niat awal dari terbentuknya Sulbar itu. Jangan justru masing-masing para pemimpin kita itu lebih menunjukkan aktivitas politiknya atau sekadar bekerja umntuk mewujudkan kepentingan dan golongannya saja," pungkas Muhammad. (Naf/A)