JAKARTA--Dalam beberapa hari terakhir, beredar surat undangan untuk menghadiri peringatan HUT partai Demokrat ke-20 di Hotel JHL Solitaire Gading Serpong, Tangerang, Banten, Jum’at malam, 10 September 2021. Undangan tersebut mengatasnamakan pendiri partai Demokrat dengan ketua panitia Djoko Setyo Widodo. Di undangan yang sama juga dicantumkan rangkaian acara diantaranya sambutan dari Moeldoko serta penitipan partai Demokrat oleh Prof. S. Budhisantoso kepada Moeldoko. 

Oleh Herzaky Mahendra Putra, jika agenda di atas benar adanya, Moeldoko cs jelas telah melakukan langkah yang memalukan. 

"Hal ini sungguh memalukan. Gerombolan KSP Moeldoko yang diduga akan menyelenggarakan acara HUT illegal di Banten masih saja berani mengatasnamakan partai Demokrat," ucap Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP partai Demokrat, Jumat (10/09).

Dikutip dari rilis tertulis yang diterima WACANA.Info, Herzaky juga menyebut, modus mencatut nama senior dan pendiri partai masih saja dilakukan oleh mereka yang mengatasnamakan pengurus partai Demokrat. Kata dia, informasi tersebut justru bikin Prof. S. Budhisantoso yang mantan ketua umum partai Demokrat itu merasa tidak nyaman.

"Justru pada acara puncak dua dekade partai Demokrat 9 September malam tadi, Ketua Umum AHY telah memberikan Penghargaan ‘Pejuang Demokrat’ kepada 35 sesepuh dan senior partai yang selama ini konsisten berjuang menjaga kehormatan dan kedaulatan Partai. Mereka diantaranya Prof. S. Budhisantoso, Amir Syamsuddin, E.E Mangindaan, Wayan Sugiana, dan Denny Sultani Hasan," urainya.

Menurut Herzaky, sikap memalukan dan tak beretika itu terus menerus dipertontonkan pihak Moeldoko ke publik. Misalnya saat memasukkan gugatan di Pengadilan TUN Jakarta yang mana tertera dalam gugatan yang dimaksud bahwa status pekerjaan sehari-hari Moeldoko adalah sebagai ketua umum Demokrat, bukan sebagai Kepala Staf Presiden (KSP). 

"Seharusnya Moeldoko malu kepada Presiden Jokowi dan Rakyat Indonesia. Dia tidak mengakui pekerjaan sebenarnya walaupun faktanya Negara telah menggaji dirinya sebagai KSP tujuh tahun terakhir," pungkas Herzaky Mahendra Putra. (*)

Aksi 'begal politik' juga disinggung oleh ketua umum partai Demokrat Agus Harimurti Yudhyono (AHY). Dalam sambutannya di puncak acara peringatan dua dekade partai Demokrat Kamis (9/09). Live di salah satu stasiun TV swasta.

"Sampai dengan hari ini upaya untuk merampas partai Demokrat masih juga terus berjalan. Pasca keputusan Kemenkumham mengenai penolakan hasil KLB Deli Serdang, para perusak demokrasi tadi masih berupaya menggugat dan membatalkan keputusan pemerintah melalui jalur PTUN. Termasuk kemungkinan judicial review melalui Mahkamah Agung," ujar AHY.

Meski partai Demokrat punya segala bukti juridis yang kuat untuk bisa mematahkan pihak Moeldoko untuk kedua kalinya, AHY tetap meminta kepada seluruh kader dan para pejuang demokrasi untuk tetap waspada. Ia menegaskan bahwa yang partai demokrat perjuangkan adalah tegaknya keadilan, hukum, dan demokrasi di negeri ini. (*)