MAMUJU--Sudah sejak beberapa hari terakhir, DPRD Sulawesi Barat menggelar rapat dengan seluruh OPD lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Agenda dengan judul utama evaluasi kinerja OPD untuk triwulan pertama tahun 2021 ini digelar di tenda darurat DPRD Sulawesi Barat.

Perwakilan OPD hadir dalam rapat di masing-masing komisi sesuai dengan mitra OPD-nya. Namanya juga dari dalam tenda, suasana gerah pasti jadi salah satu kendala yang ditemui dari proses rapat tersebut. Kendati beberapa mesin pendingin udara telah berdiri di beberapa sudut tenda darurat itu.

Ragam persoalan pun mencuat dari pemaparan masing-masing OPD di hadapan para anggota DPRD Sulawesi Barat. Terlebih di tengah kondisi pandemi covid-19 yang kemudian diperparah dengan musibah gempa bumi yang terjadi awal tahun ini.

Ketua Komisi I DPRD Sulawesi Barat, Syamsul Samad menjelaskan, agenda tersebut sebelumnya memang telah terjadwal dalam Badan Musyawarah, DPRD Sulawesi Barat.

"Rapat ini bertujuan untuk melihat lebih awal atau mengecek pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan OPD," ujar Syamsul Samad, Selasa 2 Maret 2021.

Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Syamsul Samad. (Foto/Manaf Harmay)

"Kita mengecek apa yang mereka lakukan dalam tiga bulan terakhir ini. Sejauh mana progresnya. Apakah berjalan di tempat, baru memulai, atau bahkan dia sudah lari cepat. Itulah yang kita ingin tahu progres pelaksanaan APBD di lapangan," sambung politisi Demokrat itu.

Syamsul Samad menambahkan, kondisi Sulawesi Barat saat ini sedang dalam keadaan yang tidak dalam baik-baik saja. Berbagai cobaan yang dihadapi masyarakat mulai dari Covid-19 maupun bencana alam gempa di dua Kabupaten yakni Majene dan Mamuju bikin keadaan kian berat.

"Inilah yang ingin kita tahu. Jangan sampai OPD ini tidak berbuat," kata dia.

Syamsul pun menyebut, pihaknya juga membahas sejumlah regulasi-regulasi khusus maupun kebijakan pemerintah daerah kepada OPD.

"Misalnya kita sudah menetapkan RKPD kemudian turun lagi regulasi baru baik itu kaitannya bentuk surat edaran dalam rangka penghematan anggaran melalui recofusing sesuai kebijakan Kementerian Keuangan. Begitupun kebijakan-kebijakan pemerintah daerah kepada OPD-OPD berkaitan dengan respon terhadap penanganan gempa," bebernya.

Syamsul juga mengingatkan agar OPD yang bermitra dengan Komisi I agar regulasi baru selain recofusing anggaran itu wajib diketahui DPRD.

"Kita mengingatkan kalau kebijakan atau pengalihan anggaran untuk penangan gempa itu harus diketahui DPRD. Kecuali recofusing itu ada regulasi khususnya," pungkas Syamsul Samad.

DPRD Soroti DPA OPD yang Belum Rampung

DPRD Sulawesi Barat meninggalkan catatan khusus bagi OPD yang rupanya belum menuntaskan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk tahun 2021 ini. Hal itu bikin DPRD Sulawesi Barat geram.

Ketua Komisi IV DPRD Sulawesi Barat, H Sudirman mengaku sangat kecewa dengan fakta tersebut. Ia pun menyayangkan Kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dimotori lansung Sekprov Sulawesi Barat, Muh.Idris dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat.

Kian parah, kata H Sudirman, sebab kondisi seperti itu berlangsung hingga bulan Maret ini. Agak sulit jika mengharapkan realisasi anggaran bisa diterserap dengan optimal.

"Masa DPA belum jadi. Bagaimana mau ada realisasi anggaran kalau DPA-nya belum rampung. Kalau kita berhitung bulan, maka sisa waktu maksimal bekerja OPD hanya sekitar delapan atau sembilan bulan saja," H Sudirman geram.

Legislator Sulawesi Barat asal Mamasa itu tak punya pilihan lain. Ia pun pesimis realisisi atas APBD Sulawesi Barat dapat berjalan maksimal. Hal yang dikhawatirkan H Sudirman atas kondisi tersebut adalah masyarakat tidak akan menikmati APBD itu. Ujungnya hanya akan menjadi Sisa Lebih Perhitugan Anggaran (Silpa).

"Uang daerah ini tidak akan dapat dinikmati oleh masyarakat. Jujur sebagai ketua komisi saya sangat kecewa," pungkas H Sudirman.

OPD, Tolong Bantu Pak Gubernur !

Ketua DPRD Sulbar, Suraidah Suhardi. (Foto/Instagram)

OPD yang belum juga menuntaskan DPA-nya juga jadi poin laporan yang diterima Ketua DPRD Sulawesi Barat, Suraidah Suhardi. Ia pun menyesalkan hal tersebut. 

Duhubungi via sambungan telepon, Suraidah tak habis fikir apa yang menjadi penyebab hingga Kinerja OPD itu tak menunjukkan progres yang menggembirakan. Untuk alasan apapun, adalah hal yang keliru jika DPA beum dituntaskan OPD hingga Maret ini.

"Ini ada apa, sampai bulan tiga ini DPA-nya belum selesai. Ini apa yang dikerja oleh OPD ini ?. Jangan karena gempa, program yang telah duirencanakan di Desember kemarin itu tidak terlaksana. Ini sudah bulan tiga, itu sudah harusnya terlaksana," keluh Suraidah Suhardi.

Masih kata Suraidah, beberapa program yang sebelumnya telah terencana mestinya sudah harus memasuki masa tender. Itu penting agar perputaran uang bisa berjalan. Biar ada pemasukan dari sektor konstruksi, pertanian dari sumber-sumber yang lainya. 

"Ini harus segera dituntaskan. Tolong OPD-nya bantu Pak Gubernur. Apa yang menjadi kendalanya disampaikan. Kalau mungkin PPTK-nya yang belum ada secara administrasi, segera diselesaikan. Agar realisasi anggaran bisa terserap," 

Bulan Maret, dan belum ada progres serapan anggaran. Suraidah yang politisi cantik asal Partai Demokrat itu menilai, kondisi tersebut bikin daerah ini kian berada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja.

"Bayangkan kalau bulan tiga belum ada serapan anggaran, bagaimana kita mau capai target PAD. Tidak usah bicara target PAD dulu, realisasi anggaran saja dulu. Belum lagi kita habis kena musibah gempa dan pandemi ini. Jadi makin susah kita ini," tutup Suraidah Suhardi. (Naf/A)