MAMUJU--Majelis Pengawas Notaris Daerah Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu periode 2020-2023 resmi dilantik, Rabu (26/08). Ka Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat, H. Anwar memimpin seremoni pelantikan yang dipusatkan di d'Maleo hotel Mamuju.

Dr.Rahmat Idrus,S.H.,M.H yang anggota Majelis Pengawas Notaris Daerah mengurai, terdapat sejumlah poin yang bakal jadi kewenangannya di posisi tersebut. Diantaranya; menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran pelaksanaan  jabatan notaris, melakukan pemeriksaan terhadap protokol notaris secara  berkala satu kali dalam satu tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu, memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan enam bulan, menetapkan notaris pengganti dengan memperhatikan usul 
notaris yang bersangkutan.

Termasuk mamenentukan tempat penyimpanan protokol notaris yang pada saat serah terima protokol notaris telah berumur 25 tahun atau lebih, menunjuk notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara protokol notaris yang diangkat sebagai pejabat 
negara, menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan  pelanggaran kode etik notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang, serta membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

"Sementara untuk kewajiban kami di Majelis Pengawas Daerah masing-masing, mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang 
dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir, membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada notaris yang bersangkutan, organisasi notaris, dan Majelis Pengawas Pusat, merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan, menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari notaris dan merahasiakannya, memeriksa laporan masyarakat terhadap notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan organisasi notaris, serta menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti," urai Dr.Rahmat Idrus,S.H.,M.H dalam keterangannya kepada WACANA.Info.

Untuk informasi, komposisi Majelis Pengawas Notaris Daerah Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu periode 2020-2023 diisi oleh Ketua merangkap anggota, Abdullah serta wakil ketua merangkap anngota, Arlan.

Adapun kesembilan anggota Majelis Pengawas Notaris Daerah Kabupaten Mamuju, Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu masing-masing Abdullah,S.H.,M.H, Juani, S.H, A.Fachrizal Jasin,S.H.,M.S.i dari unsur pemerintah (Kemenkumham). Arlan, S.H.,M.Kn, Noveliza Chairan, S.H.,M.Kn. Septian Sani, S.H.,M.Kn dari unsur Notaris. Dan Dr.Rahmat Idrus,S.H.,M.H, Syuriansyah,S.H.,M.H, Muh.Al Habsy, S.H.,M.H dari unsur akademisi.

"Fokus utama kami dalam waktu dekat adalam  segera menyusun rencana teknis pengawasan yang akan dilaksanakan pada awal September (2020) mendatang. Termasuk inventarisir peraturan-peraturan teknis tentang pengawasan notaris mengingat ada beberapa peraturan-peraturan baru," tutup Dr. Rahmat Idrus. (*/Naf)