MAMUJU--Peta arah dukungan sejumlah partai politik di Pemilukada Mamuju tahun 2020 mulai terbaca. Teranyar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi menyerahkan rekomendasi dukungannya ke pasangan incumbent Habsi-Irwan. Serta penegasan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang bakal berkoalisi dengan Demokrat.

Tepatnya di kota Majene. Rekomendasi partai berlambang ka'bah itu diserahkan ke bakal calon Bupati Mamuju, Habsi Wahid, Minggu (2/08). SAdalah ekretaris DPW PPP Sulawesi Barat, Jainuddin Sayadul yang secara langsung menyerahkan lembar rekomendasi itu kepada Habsi Wahid.

"Kami sudah komunikasi dengan DPC. Mereka juga sudah siap bergabung dengan tim koalisi yang akan dibentuk oleh pasangan Habsi-Irwan," tutur Jainuddin.

Habsi Wahid jelas berterima kasih atas kepercayaan PPP yang diamanatkan kepadanya. Terlebih jika melihat dinamika yang terjadi di internal PPP untuk Pemilukada Mamuju yang terbilang cukup sengit.

"Rekomendasi ini sangat dinamis. Saya dengan Pak Wakil sudah mengikuti proses dari awal. Akhir dari semua ini adalah keputusan Allah SWT dan PPP telah memberikan rekomendasi kepada Habsi-Irwan," ucap Habsi.

Di Mamuju, PDIP dan Demokrat Bisa 'Satu Perahu'

Jika selama ini koalisi antara PDIP dan Demokrat selalu diasumsikan sebagai hal yang mustahil terjadi, tidak demikian di Kabupaten Mamuju. Pemilukada Mamuju, 9 Desember 2020 ini hampir pasti bakal menyajikan kemesraan antara moncong putih dengan bintang mercy.

Ketua DPC PDIP Mamuju, Ado Mas'ud menegaskan, dirinya telah mendapat restu dari DPP PDIP untuk bertarung di Pemilukada Mamuju sebagai bakal calon Wakil Bupati. Bersata bakal calon Bupati Mamuju, Sutinah Suhardi, PDIP, Demokrat serta partai politik lainnya akan menjadi motor utama penggerak suksesi duet Tina-Ado.

"Sudah fix. Itu sudah ada restu dari DPP. Untuk rekomendasinya, saya di Jakarta sudah dapat itu. Kita tunggu minggu ini, atau minggu depan pengumumannya. Yang jelas sisa waktu saja, karena masih ada beberapa agenda pengumuman di DPP yang gelombang ketiga ini. Sisa tunggu momen saja," sebut Ado, Selasa (4/08).

Pria yang legislator Kabupaten Mamuju itu menambahkan, asumsi yang menyatunya PDIP dan Demokrat adalah sebuah ketidakmungkinan merupakan kondisi politik yang terjadi di daerah lain. Bukan hal yang mesti diberlakukan di semua wilayah.

"Insya Allah tanggal 9 ini kita deklarasi. PDIP itu partai yang terbuka. Kita siap bekerja sama dengan semua Parpol. Dengan Demokra saya kira tidak ada benturan. Ada pun riak yang kemarin, itu adalah kondisi politik lokal di daerah lain," terang Ado.

Ketua DPC Demokrat Mamuju, Suraidah Suhardi mengamini statement Ado di atas. Kepada WACANA.Info, Suraidah menilai, kerja-kerja politik idealnya tak dilakukan dengan menutup diri dengan kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja bakal terjadi. Termasuk merajut tali koalisi dengan PDIP di momentum politik seperti Pemilukada Mamuju.

"Politik itu tidak kaku. Ketika semua kepentingan bisa ketemu, saya kira tidak ada yang sulit. Kepentingan Pilkada untuk PDIP dan Demokrat itu bisa ketemu di Mamuju. Sehingga itu juga menamnpik anggapan bahwa koalisi antara Demokrat dan PDIP itu tidak akan mungkin. Buktinya di Mamuju itu bisa terjadi. Ini membuktikan bahwa politik itu dinamis, tidak kaku," tutup Suraidah Suhardi. (*/Naf)