MAMUJU--Musyawarah Daerah (Musda) ke-III DPD Golkar Sulawesi Barat bakal digelar di d'Maleo Hotel Mamuju pada Sabtu-Minggu (18-19 Juli) pekan ini. Panitia pelaksana hajatan istimewa partai beringin Sulawesi Barat itu telah merampungkan segala sesuatunya, termasuk kesiapan melaksanakan Musda di era normal baru akibat serangan virus corona yang tak kunjung reda.

Ketua penyelenggara Musda Golkar ke-III DPD Golkar Sulawesi Barat, Usman Suhuriah menjelaskan, even tersebut bakal diawali dengan forum konsolidasi di antara seluruh peserta inti. Forum tersebut, kata Usman, bukan bagian dari Musda, namun sekadar menyiapkan forum informal bagi teman-teman dari berbagai daerah.

"Tadi seluruh paniatia Musda, baik OC maupun SC sudah menyatakan kesiapannya. Jadi secara teknis, Musda tinggal digelar.
Penyelenggara Musda bertekad untuk mensukseskan seluruh agenda yang sudah disusun. Termasuk untuk memilih pengurus baru periode 2020-2025," ujar Usman Suhuriah kepada WACANA.Info, Rabu (15/07).

Tentang materi Musda, sambung Usman, semua telah diinternalisasi oleh seluruh penitia. Semua rencana Musda diyakini bakal berjalan dengan baik.

"Rencananya akan dihadiri langsung oleh Sekjen partai Golkar, bersama sejunlah rombongan dari DPP," ucap Usman yang Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat itu.

Karena Musda Golkar Sulawesi Barat digelar di tengah badai covid-19, tak ada pilihan lain bagi panitia pelaksana selain tetap menerapkan protokol kesehatan untuk setiap item kegiatan di arena Musda. Usman memastikan, pencegahan penularan covid-19 tetap jadi hal yang wajib dilakukan dengan berbagai strategi.

"Kita sudah tetapkan untuk menggunakan protokol kesehatan dalam pelaksanaan Musda. Semua peserta akan difasilitasi dengan Alat Pelindung Diri, begitu pun dengan panitia. Ruangan akan kita setting sesuai dengan apa yang dipersyaratkan, physical distancing. Peserta Musda pun akan kita batasi, meski yang kita gunakan adalah ball room. Tetap akan kita batasi," demikian Usman Suhuriah.

Diskresi DPP Cukup untuk Menggugurkan AD/ART Partai

Plt Ketua DPD Golkar Sulawesi Barat, Ibnu Munzir membeberkan kriteria calon ketua menurut AD/ART dan Peraturan Organisasi (PO) yang berlaku di partai berlambang pohon beringin itu. Dua hal yang dijadikan poin penting oleh Ibnu tentang kriteria yang mesti dipenuhi oleh siapa saja figur yang menginginkan kursi prestisius di tubuh Golkar Sulawesi Barat tersebut.

Yang pertama, sang calon telah aktif beraktivitas di partai Golkar minimal selama lima tahun. Serta larangan bagi calon ketua Golkar memiliki keluarga di partai lain.

"Jadi begini, ada dua ketentuan. Ada PO ada ART (Anggaran Rumah Tangga). di ART itu mensyaratkan seorang calon ketua umum sudah aktif minimal lima tahun menjadi kader, itu ART. Kemudian PO ada mengatur hubungan ke atas ke bawah (larangan yang akan maju sebagai calon jika memiliki keluarga di partai lain), itu ada. Itu PO itu," beber Ibnu Munzir yang ditemui pada pelaksanaan rapat pleno diperluas DPD Golkar Sulawesi Barat di d'Maleo hotel Mamuju, pertengahan Februari yang lalu.

Meski begitu, DPP punya kewenangan khusus dalam hal penentuan kriteria calon ketua DPD Golkar. Kata Ibnu, diskresi DPP Golkar dalam konteks ini hanya berlaku ketua DPD Golkar yang masih ingin duduk di jabatan itu.

"Nah ini supaya jangan gagal paham. Diskresi Ketua Umum itu terkait dengan calon ketua yang akan dua kali atau tiga kali, tapi capaian atau perolehan suara partainya menurun. Itu diskresi ada," ungkap Ibnu Munzir.

Tegas bagi Ibnu Munzir tentang batasan diskresi DPP Goklar dalam hal kriteria calon Ketua DPD Golkar Sulawesi Barat. Buktinya, sosok yang pernah menjadi ketua Pansus Undang-Undang pembentukan provinsi Sulawesi Barat itu sampai harus mengulang apa yang telah dikatakannya di atas.

"Dengar saya punya kata-kata tadi. Diskresi itu hanya untuk calon ketua yang mau kedua kali atau ketiga kali tapi perolehan suara partai di tempat dia memimpin itu tidak memenuhi target," tegas dia.

"Yang penting begini, DPD itu punya ketentuan. Partai ini punya aturan, ada AD/ART ada PO, nah itu yang jadi acuannya," tutup Ibnu Munzir.

Ketua Steering Committee (SC) Musda ke-III DPD Golkar Sulawesi Barat, Marigun Rasyid punya pendapat lain tentang syarat bagi calon Ketua DPD Golkar Sulawesi Barat. Kata dia, meski calon yang dimaksud belum aktif ber-Golkar selama lima tahun seperti yang diisyaratkan di AD/ART partai, boleh dicalonkan sebagai calon Ketua DPD.

"Kalau dia tidak aktif, tapi dia mendapat diskresi berarti bersyarat (untuk dicalonkan)," ungkap Marigun yang dihubungi via sambungan telepon.

Pendaftaran bakal calon ketua DPD Golkar Sulawesi Barat sendiri resmi dibuka mulai Kamis (16/07) sampai Sabtu (18/07) sebelum Musda dibuka. Kata Marigun, siapapun boleh mendaftar. Telaah yang dilakukan oleh tim verifikasi-lah yang akan menentukan apakah yang bersangkutan bersyarat untuk dicalonkan atau tidak.

"Intinya mendaftar saja dulu, di situ ada syarat-syaratnya. Nanti diverifikasi oleh tim. Kalau sudah bersayarat berdasarkan verifikasi Juknis itu yah kita majukan (sebagai calon)," sambung pria yang legislator Sulawesi Barat itu.

Menurut Marigun, diskresi DPP Golkar bisa menjadi alat untuk menggugurkan daftar persyaratan bagi calon ketua DPD Golkar di forum Musda.

"Pasti tidak bersyarat kalau misalnya baru setahun aktif di Golkar. Tetapi kalau dapat diskresi dari DPP, berarti syarat-syarat itu diabaikan. Bisa menggugurkan syarat-syarat dalam AD/ART itu kalau yang bersangkutan mendapat diskresi dari DPP," simpul Marigun Rasyid.

Setidaknya sudah ada beberapa figur yang kabarnya bakal meramaikan kontestasi menuju kursi ketua DPD Golkar Sulawesi Barat. Mereka diantaranya, Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar, Sekretaris DPD Golkar Sulawesi Barat, Hamzah Hapati Hasan, Bupati Mamuju Tengah, Aras Tammauni, Bupati Polman, Andi Ibrahim Masdar, serta beberapa figur lainnya disebut-sebut akan jadi penantang utama untuk jabatan prestisius tersebut. (Naf/A)