JAKARTA--Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja bersama Menteri Sosial, Juliari Batubara dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Doni Monardo.

Rapat yang membahas penanganan dan penanggulangan bencana ITU digelar di ruang rapat Komisi VIII, gedung DPR-ri, Senayan, Jakarta, Selasa (14/01).  Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi VIII, Yandri Susanto. 

Pada kesempatan itu, Anggota Komisi VIII DPR-RI, Arwan Aras menyampaikan beberapa hal yang dianggap penting untuk dibicarakan bersama kedua lembaga tersebut. Menurut Arwan, rapat bersama ini menjadi momentum terbaik dalam menyampaikan dan mendorong penyelesaian beragam persolan sosial dan bencana alam yang terjadi di Indonesia, khususnya di provinsi Sulawesi Barat.

Arwan mendesak berbagai program dalam mengatasi kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, hak penyandang disabilitas, sarana prasarana lingkungan, kebutuhan rumah tidak layak huni dan berbagai persoalan sosial lainnya menjadi problem sosial bangsa saat ini dapat lebih dimaksimalkan di Sulawesi Barat.

Cuaca ekstrem yang melanda sebagian wilayah di Indonesia, termasuk di Sulawesi Barat juga disinggung Arwan; politisi PDI Perjuangan itu.  Di Sulawesi Barat, sebut dia, sejumlah bencana yang terjadi akibat cuaca ekstrem.

Misalnya abrasi pantai di kecamatan Bala- balakang, gelombang tinggi dan angin kencang yang baru-baru ini menghantam desa Taan, kecamatan Tapalang, erosi di desa Kalepu, kecamatan Tommo.

Termasuk luapan tanggul sekka-sekka di Kabupaten Polman yang berdampak hingga Kecamatan Wonomulyo dan Tinambung serta berbagai bencana lainnya.

"Menghadapi bencana yang akhir-akhir ini melanda berbagai wilayah di Indonesia terkhusus Sulawesi Barat, diperlukan kordinasi seluruh pemangku kepentingan stakeholder dalam penanggulangan bencana berupa tahap pencegahan, tanggap darurat maupun rehabilitasi dan rekonstruksi. Dan yang terpenting jika ada daerah yang terisolir terdampak bencana maka percepatan distribusi logistik perlu diutamakan dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat," urai Arwan Aras dalam rilis media yang diterima WACANA.Info, Rabu (15/01).

Arwan juga menyampaikan aspirasi dan mengusulkan pembangunan panti sosial dan rumah kreasi bagi penyandang disabilitas di provinsi ke-33 ini.

"Saya juga meminta kepada Mensos agar membangun panti sosial untuk Sulbar dan rumah kreasi bagi teman-teman difabel. Ini sangat penting dan kami butuhkan di Sulawesi Barat," harap dia.

Arwan Aras secara langsung menyerahkan dokumen berupa surat rekomendasi terkait solusi atas persoalan yang terjadi di Sulawesi Barat baik kepada Menteri Sosial, Juliari Batubara dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Doni Monardo.

"Intinya adalah, saya menyerahkan langsung dokumen ini kepada Menteri Sosial dan Kepala BNPB dengan harapan pemerintah pusat dapat segera berperan aktif dalam berbagai problem yang dihadapi oleh masyarakat Sulawesi Barat. Harus dilaksanakan segera dan seoptimal mungkin," pungkas Arwan Aras. (*/Naf)