MAMUJU--Potensi perikanan di sepanjang laut Sulawesi Barat sangatlah besar. Kata anggota Komisi IV DPR-RI, Suhardi Duka, potensi perikanan di provinsi ke-33 ini mencapai 500 Ribu Ton perbulan.

Dari potensi tersebut, nelayan di Sulawesi Barat baru bisa memanfaatkan sekitar 50 Ton saja. Menurut Suhardi Duka, ketiadaan pelabuhan perikanan yang representatif jadi salah satu penyebabnya.

Hal itu disampaikan Suhardi Duka pada dalam safari Gemarikan bersama Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipusatkan di Sumare, Mamuju, Rabu (8/01).

Secara geografis, kata Suhardi Duka, perairan Sulawesi Barat yang merupakan 'rumah' yang ramah bagi migrasi berbagai jenis ikan bernilai ekonomi tinggi. Sayang bila potensi tersebut tak bisa dimanfaatkan nelayan hanya karena keterbatasan sarana dan prasarana.

"Kita akan buat di Sulbar ini satu pelabuhan ikan yang representatif. Yang bisa sandar kapal mulai dari yang 3 Ton sampai dengan 30 Ton, bahkan lebih dari itu. Kita lengkapi sarananya, lengkapi dengan pendingin, cool storage, SPBN, kita lengkapi pabrik esnya, kiosnya untuk kebutuhan para nelayan, dan lain sebagainya. Kita bahkan layani sistem perdagangannya di dalam. Nanti saya bersama dengan KKP untuk merencanakan itu dan akan kita masukkan di sini," urai Suhardi Duka di hadapan ratusa masyarakat yang sempat hadir.

Belum lengkapnya sarana dan prasarana penunjang dalam memanfaatkan potensi perikanan di Sulawesi Barat bikin nelayan harus membawa hasil tangkapannya ke daerah lain. Kondisi itu, sambung Suhardi, jelas bikin provinsi Sulawesi Barat merugi.

"Daerah lain makin kaya, kita di sini tambah miskin," cetus Bupati Mamuju dua periode itu.

Untuk meretas persoalan di atas, pria yang akrab disapa SDK itu pun mengaku siap untuk mewakafkan dirinya dalam hal mengambil peran dalam posisinya sebagai anggota komisi IV DPR-RI dalam hal memfasilitasi kepentingan sektor kelautan dan perikanan di Sulawesi Barat.

"Dengan hadirnya saya di Komisi IV dan Banggar punya kesempatan yang besar untuk bisa memfasilitasi masyarakat nelayan kita. KKP baik di pusat, provinsi dan kabupaten saya kira punya visi yang sama. Membantu para nelayan agar bisa meningkatkan produktivitasnya. Bisa meningkatkan kesejahteraan bagi mereka," tutup Suhardi Duka.

Foto Bersama Usai Safari Gemarikan di Mamuju. (Foto/Istimewa)

Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Sulawesi Barat, Syamsul Ma'rif mengakui keterbatasan sarana dan prasanan penunjang sekor kelautan dan perikanan di Sulawesi Barat. Pelabuhan perikanan nusantara yang ada di Palipi, kabupaten Majene, menurut Syamsul, kondisinya masih sangat memprihatinkan.

"Jujur saya mengatakan, bahwa untuk saat ini kondisi kita masih sangat memprihatinkan, utamanya kondisi pelabuhan perikanan kita yang di Palipi yang belum cukup representatif. Mulai tahun ini, kita akan membuat proposal ke pusat dan mengajukan beberapa titik pelabuhan perikanan yang pusatnya di Palipi. Kemudian ada juga kita ajukan di sini (Mamuju). Kita juga akan mencoba membangun pelabuhan perikanan terpadu yang rencananya akan di akan dibangun di Belang-Belang sana," beber Syamsul Ma'rif yang ditemui usai kegiatan.

Masih kata Syamsul, pihaknya kini telah menuntaskan draft proposal yang memuat berbagai program yang ia semogakan bisa 'gol' di Kementeria Kelautan dan Perikanan. Ia pun mengaku bersyukur, Suhardi Duka yang anggota DPR-RI dari Dapil Sulawesi Barat duduk di Komisi IV; mitra Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Tetap akan dikoordinasikan dengan perwakilan kita di DPR-RI. Dinas ini hanya akan berkewajiban untuk membuat proposal lengkap dengan kelengkapan-kelengkapannya. Nanti melalui tangan Beliau di Komisi IV yang akan mencoba menggolkan ke Kementerian," pungkas Syamsul Ma'rif.

Safari Gemarikan bersama Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan hari itu turut dihadiri Direktur Pemasaran Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Machmud. 

Hadir pula Wakajati Sulawesi Barat, Yulianto, perwakilan Polda Sulawesi Barat, perwakilan Korem 142/Tatag, perwakikan Lanal Mamuju, anggota DPRD Sulawesi Barat serta legislator kabupaten Mamuju dan dari Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Sulawesi Barat. (*/Naf)