MAMUJU--Pemilukada serentak tahun 2020 memang akan menjadi gawean KPU kabupaten yang ber-Pemilukada. Meski begitu, KPU provinsi tetap akan memantau setiap tahapan pelaksanaan Pemilukada tahun depan.

Untuk urusan rekrutmen ad hoc misalnya. Dalam hal kepastian rekrutmen ad hoc berjalan sesuai regulasi yang bnerlaku, KPU provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Koordinasi Sumber Daya Manusia (SDM). Kegiatannya sendiri digelar pada Senin (5/01) kemarin.

Dikutip dari rilis media KPU provinsi Sulawesi Barat, pembentukan ad hoc Pemilukada 2020 bakal dimulai pada tanggal 15 Januari 2020. Ketua KPU provinsi Sulawesi Barat, Rustang menekankan urgensi penerimaan calon PPK yang dijamin dapat mengerjakan tugas sesuai kompetensi, dan tanggung jawab yang diamanahkan.  

"Mereka harus diseleksi sesuai mekanisme yang ada, dan dijamin tidak memiliki afiliasi pada pihak lain berkepentingan pada Pilkada 2020," ujar Rustang kepada jajaran KPU kabupaten yang terdiri dari ketua KPU kabupaten, Koordiv SDM, sekretaris KPU yang akan ber-Pemilukada.

Rakor tersebut juga dihadiri komisioner KPU Provinsi Sulawesi Barat, Said Usman Umar, Sukmawati M. Sila, Farhanuddin, dan Adi Arwan Alimin serta sekretaris KPU provinsi Sulawesi Barat, Dr. Bakhtiar. 

Adi Arwan Alimin, Koordiv SDM KPU provinsi Sulawesi Barat mengatakan, tujuan Rakor untuk menyelaraskan petunjuk teknis serta memastikan kesiapan rekrutmen ad hoc PPK. 

"Prinsipnya karena ini Pilkada serentak, maka kami memasilitasi empat kabupaten, Majene, Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu untuk duduk bersama merumuskan persiapan rekrutmen ad hoc agar padu satu sama lainnya," ujar Adi Arwan Alimin.

Ia juga menambahkan, secara umum KPU kabupaten memiliki komitmen yang sama untuk menyelenggarakan rekrutmen secara serentak PPK pada 15 Januari mendatang. Terdapat beberapa poin yang dibahas cukup panjang sebelum melahirkan rekomendasi pembentukan PPK Pemilukada 2020, yang dijadwalkan dilantik pada 29 Februari 2020.

"Walaupun materi tes untuk seleksi tertulis, dan metode atau teknisnya menjadi tanggung jawab KPU ber-Pemilukada, KPU provinsi akan tetap melakukan monev atau supervisi," imbuhnya. 

Warga di Majene, Mamuju, Mamuju Tengah dan Pasangkayu yang memiliki minat atau ingin bergabung sebagai ad hoc Pemilukada serentak 2020 dapat menghubungi KPU masing-masing untuk informasi lebih lengkap. (*/Naf)