HAM dan Politik, Dua Isu yang Bisa Picu Konflik Horizontal di Sulbar

MAMUJU--Isu HAM dan politik masih jadi dua hal yang dipandang punya potensi besar bakal menjadi pelecut terjadinya konflik horizontal di tengah masyarakat Sulawesi Barat.
Hal itu disampaikan Asisten I bidang pemerintahan provinsi Sulawesi Barat, Muh Natsir saat menghadiri fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Kewaspadaan Dini Daerah (TKD) di salah satu hotel di Mamuju, akhir pekan kemarin.
"Isu demokratif seperti isu HAM dan politik menjadi isu yang bisa berkembang menjadi konflik yang bisa berkembang di masyarakat Sulbar," ujar Natsir di hadapan para peserta kegiatan.
Masih menurut Natsir, pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat mesti sama-sama bertanggungjawab melakukan proteksi sekaligus mendeteksi sedini mungkin terkait potensi konflik tersebut.
"Agar masalah terkecil bisa diantisipasi," sambung dia.
Yang tak boleh dipandang sebelah mata dari upaya menciptakan kondusifitas di daerah adalah isu radikalisme. Ketua FKDM provinsi Sulawesi Barat, Nur Salim Ismail menjelaskan, kalimat 'radikalisme' seolah sudah menjadi alat untuk membedakan antara sesama anak bangsa.
"Sehingga bisa menimbulkan gesekan di masyarakat. Ada hal yang tidak tuntas terkait identitas agama. Adanya ancaman indentitas agama di Sulbar seperti di daerah Mamasa yang harus tetap diwaspadai agar jangan sampai menjadi konflik di tengah masyarakat," papar Nur Salim.
Terpisah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Rahmat Sanusi menilai, Pemilukada serentak di empat kabupaten di Sulawesi Barat tahun depan wajib berlangsung secara aman dan damai.
Dalam keterangan persnya, Rahmat yang tengah menjalankan ibadah umroh itu menyebut, partai politik, selain masyarakat dan pemerintah harus terlibat aktif untuk memelihara kondusifitas daerah utamanya jelang pelaksanaan Pemilukada tahun 2020.
"Seluruh elemen masyarakat wajib untuk tetap menjaga kondusifitas keamanan utamanya menuju Pilkada nanti. Pilkada yang berlangsung aman dan damai akan menghasilkan pemimpin daerah yang juga berkualitas," pungkas Muhammad Rahmat Sanusi. (*/Naf)