MAMUJU--Pemerintah provinsi Sulawesi Barat bukannya melakukan pembiaran atas sejumlah OPD yang dipimpin oleh pejabat berstatus Plt.

Sekretaris Daerah provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris mengaku masih melakukan sejumlah penggodokan atas deretan nama pejabat yang bakal didefinitifkan.

Di hadapan sejumlah wartawan, Muhammad Idris menjelaskan, ada beberapa indikator yang wajib dipenuhi oleh pejabat tertentu sebelum yang bersangkutan didefinitifkan di jabatan OPD tertentu.

"Kenapa lama ?. Yah terus terang kita ingin mencari para pejabat yang berkompeten betul. Jangan kita salah angkat lalu akhirnya muncul, kok ini yang diangkat. Makanya saya sendiri periksa," kata Idris, Selasa (25/06) kemarin.

Masih oleh Idris, terdapat tiga kriteria utama yang idealnya wajib dipenuhi oleh seorang pejabat sebelum ia benar-benar diposisikan sebagai pejabat definitif di OPD.

"Kompetensi teknisnya, kompatibel tidak ia dengan apa yang akan dikerjakan. Kemudian sejarah keberhasilannya, apakah dia pernah sukses. Kemudian track record-nya, biar cerdas dan tidak ada masalah lainnya, tapi jangan-jangan dia sudah pernah tercatat di Kejaksaan," terang dia.

"Bahkan mungkin apa punya istri simpanan tapi tidak diketahui. Itu yang disebut track record. Kenapa kita kaitkan itu, karena banyak orang yang tidak berkinerja karena aspek behavior," sambungnya.

Muhammad Idris juga memberi penegasan ke publik tentang proses seleksi jabatan yang benar-benar lepas dari kepentingan apapun, kepentingan politik salah satunya.

"Tidak ada indikator politik. Karena ini bukan wilayah politik, ini wilayah birokrasi yang serba pasti. Jadi dimensi politiknya tidak mungkin ada. Itu yang ingin kita pastikan," tegasnya.

"Kita melanggar Undang-Undang kalau ada aspek politik, aspek kesukuan, apalagi aspek kederahan, keagamaan. Tidak boleh sama sekali. Melanggar saya itu," simpul Muhammad Idris. (*/Naf)