MAMUJU--Laporan pertanggungjawaban pengelolaan APBD tahun 2018 yang diuraikan pemerintah provinsi Sulawesi Barat menunjukkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa) yang nilai cukup fantastis.

Berdasarkan laporan pertanggungjawaban APBD provinsi Sulawesi Barat tahun 2018, jumlah Silpa mencapai Rp 129 Miliar (data Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulawesi Barat).

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris pun tak menampik fantastisnya jumlah Silpa tahun 2018 itu. 

"Itu kalau kategori provinsi itu tinggi," ujar Muhammad Idris yang ditemui di gedung DPRD Sulawesi Barat, Selasa (25/06).

Muhammad Idris pun menguraikan sejumlah penyebab hingga jumlah Silpa untuk APBD Sulawesi Barat sebegitu besarnya. Kata dia, jumlah Silpa untuk APBD tahun 2017 yang juga cukup tinggi, turut mepnegaruhi besarnya Silpa untuk tahun 2018. Termasuk dengan adanya sejumlah efisiensi anggaran baik di OPD, maupun di sekretariat daerah.

"Karena ada juga program yang menurut anggota DPRD itu seolah-olah dipaksakan, kenapa tidak jalan ?, karena mungkin perencanaan yang gagal. Bisa juga karena waktunya terbatas, bisa juga karena kemungkinan sistem pengadaan barang dan jasa kita yang terlambat. Sehingga itu yang mempengaruhi Silpa. Banyak kegiatan yang tidak bisa diselesaikan pada tahun anggaran 2018, bukan banyak, ada. Kontribusinya sekitar 12 Persen. Itu yang membuat silpa kita besar," urai Idris.

Tak hanya itu, yang juga mempengaruhi besarnya Silpa tahun 2018 adalah tidak ditetapkannya APBD Perubahan tahun 2018 yang lalu.

"Termasuk tidak ada APBD P. Itu yang membuat Silpa kita tinggi, kurang lebih Rp 112 Miliar. Penyebabnya tadi itu. Dan kita ingin belajar dari sana. Jangan sampai di 2019, 2020 apalagi yang kita mau jemput ini kita tidak boleh gagal lagi dari aspek perencanaan tadi. Termasuk aspek eksekusinya. Tidak boleh lagi ada proyek yang gagal tender yang akhirnya ada program yang berhenti di jalan," tegas Muhammad Idris.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulawesi Barat memberi rapor merah atas laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2018 oleh pemerintah provinsi di aras. Fakta tentang besarnya dana yang mengendap dalam bentuk Silpa itu bikin PDI Perjuangan mendesak adanya evaluasi menyeluruh atas kinerja eksekutif.

"Dari realisasi APBD tahun 2018 diperoleh Silpa sebesar Rp. 129 Miliar lebih, ini menunjukkan kinerja yang kurang produktif dibanding tahun sebelumnya naik tiga kali lipat, yang pada tahun 2017 hanya diperoleh Silpa sebesar Rp. 41 Miliar lebih," bunyi pernyataan resmi fraksi PDI Perjuangan dalam keterangan persnya kepada WACANA.Info.

"Menurut kami terkait penjelasan Gubernur yang telah disampaikan dalam rapat paripurna sebelumnya, kami melihat adanya trend negatif, kerja yang tidak maksimal terhadap pelaksanaan APBD tahun 2018, yang mesti lakukan evaluasi secara menyeluruh agar tidak terulang pada pelaksanaan APBD tahun 2019 ini," begitu sikap resmi fraksi PDI Perjuangan DPRD Sulawesi Barat. (ADV)