MAMUJU--Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar dan Enny Anggraeni Anwar telah memimpin jalannya roda pemerintahan di provinsi ke-33 ini selama dua tahun lamanya. Salah satu catatan penting yang mestinya wajib untuk segera diperbaiki oleh keduanya adalah pola komunikasi antara Ali dan Enny yang idealnya perlu dibenahi.

Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Sulawesi Barat, Abdul Rahim. Di hadapan sejumah wartawan, Rahim menilai, pasang surut hubungan antara Ali Baal dan Enny sudah saatnya harus perbaiki. Itu penting, sebab nyatanya, panas dingin hubungan kedua pimpinan di provinsi 'malaqbi' itu sedikit banyakanya berpengaruh pada jalannya birkrasi yang aada.

"Komunikasi dan koordinasi harus dievaluasi secara bersama antara saudara Gubernur dan Wakil Gubernur. Itu juga menjadi hal yang sangat penting, dan kurang lebih dua tahun terakhir ini kita harus akui bahwa ada pasang surut dari komunikasi yang kurang harmonis di antara keduanya," ujar Rahim yang ditemui dalam sebuah acara di Mamuju, Senin (13/05).

Tentang hitan putih hubungan Ali Baal Masdar dengan wakilnya, Enny Anggraeni Anwar memang cukup sering jadi penghias halaman utama media massa yang ada di Sulawesi Barat. Terdapat beberapa kasus yang bikin komunikasi keduanya terkesan terputus.

"Dan ini juga akan berefek secara psikologi terhadap maindset birokrasui dan aparatur yang ada," sebut politisi asal Polman itu.

Selain menyoroti pola komunikasi dari kedua nama di atas, Rahim juga menganggap, banyak hal yang idealnya sudah diselesaikan oleh pemerintrahan rezim Ali-Enny ini. Namun oleh Rahim, dua tahun terakhir, hal tersebut belum juga nampak.

"Saya masih melihat bahwa ini belum terlalu fleksibel, belum lentur di dalam menentukan titik-titik strategis pembangunannya itu. Entah karena dipegaruhi oleh budaya kerja di lingkungan birokrasi yang sepertinya saya lihat itu ada semangat yang makin hari makin menurun menurut saya. Ini juga menjadi tugas utama dari Sekda provinsi untuk memberikan perhtiaan khusus untuk itu," cetus Rahim.

Yang juga jadi penekanan Rahim di dua tahun kepemimpinan Ali-Enny ialah metode pendistribusian pejabat untuk jabatan-jabatan tertentu di eksekutif. Dalam penilaian Rahim, masih terdapat beberapa kepala OPD yang tak memiliki kecakapan dalam memimpin sebuah OPD tertentu.

"Yang pling penting adalah penempatan pejabat itu tidak boleh didasarkan pada like and dislike. Pada dekat dan tidak dekat. Parameternya harus jelas, indikatornya harus terukur, cakap, paham di bidang itu, punya integritas, dedikasi dan loyalotas di dalam menjalankan visi pemerintah. Bukan loyal pada orang perorang," urai Rahim.

"Tapi masi ada sisa waktu satuhan lebih. Maksimal dua tahun ke depan bagi Ali Baal dan Ibu Enny untuk memperbaiki ini semua," tutup Abdul Rahim. (*/Naf)