JAKARTA--"Rencana pemindahan ibu kota menurut saya tidak terlalu penting. bukan fokus pembangunan nasional,". Hal itu dusampaikan anggota DPD RI asal Sulawesi Barat, Muhammad Asri Anas, Selasa (7/05) siang.

Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke luar pulau Jawa belakangan jadi fokus perhatian publik. Pemerintah pusat bahkan telah memanaskan mesin untuk merealisasikan pemindahan ibu kota negara itu ke Kaltim, Kalsel, Kalteng dan Sulbar yang jadi opsi ibu kota negara yang baru.

Memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke luar pulau Jawa, kata Asri, tak sejalan dengan konsep negara kesatuan yang hendaknya fokus pada pembangunan daerah otonomi.

"Artinya negara mengakselerasi majunya daerah melalui otonomi daerah. Dari pada bicara pemindahan ibu kota, jauh lebih baik Presiden Jokowi membuka moratorium pemekaran daerah agar daerah-daerah otonom lebih banyak. Itu mendorong akselerasi pembangunan," sambung Asri, pria yang juga ketua DPW PAN Sulawesi Barat itu via keterangan tertulisnya.

Di mata Asri, Jakarta adalah bagian sejarah perjalanan bangsa. Jika memang ibu kota negara itu bakal dipindahkan, menurut Asri, Presiden Jokowi akan menjadi bagian dari sejarah yang tidak baik.

"Tidak ada kajian yang menganggap bahwa Jakarta tidak layak lagi jadi ibu kota. Kami DPD RI jauh lebih mendorong Presiden Jokowi membuka moratorium pemekaran daerah sebab itu akan membantu daerah tumbuh dan jauh lebih maju," beber dia.

"Dengan anggaran 400 Triliun yang akan dipakai untuk pembangunan ibu kota baru, lebih baik dipakai membangun daerah-daerah yang akan tumbuh yaitu lebih 100 daerah otonomi baru dan nilai pembangunan ibu kota tersebut itu jauh lebih besar dari DAU yang diterima setiap tahun  oleh daerah-daerah di luar Jawa. Kami meminta Presiden Jokowi mempertimbangkan kembali kajian dan keinginan pemindahan ibu kota. Kami lebih setuju, Presiden serius membangun gagasan negara maritim dan pemekaran daerah otonomi baru," simpul Muhammad Asri Anas. (*/Naf)