MATENG--Kita belum menyusun RKB (Rencana Kebutuhan Biaya) itu. Kami hanya menggunakan RKB Pilkada yang lalu. Sebab, persoalan penganggaran Pilkada ini akan kita diskusikan secara serius dengan pemerintah kabupaten (eksekutif dan legislatif) setelah Pileg ini,".

Hal itu diungkapkan Ketua KPU Mamuju Tengah (Mateng) Suryadi Rahmat saat dikonfirmasi via sambungan telepon, Rabu (13/02).

Kepada WACANA.Info, Suryadi menjelaskan, pihaknya memang telah menerima surat edaran dari KPU Sulawesi Barat terkait kesiapan kegiatan dan penganggaran pelaksanaan Pemilukada Mateng tahun 2020 mendatang.

Suryadi menyebut, tahapan pelaksanaan Pemilukada memang akan dimulai tahun 2019 ini. Meski itu baru sebatas persiapan.

"Anggaran yang dibutuhkan untuk itu belum begitu besar. Misalnya, Rakor-Rakor yang bisa kita maksimalkan dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) KPU tahun ini," ujar dia.

Lain cerita jika tahapan pelaksanaan Pemilukada sudah masuk dalam fase yang jauh lebih kompleks. Misalnya rekruitmen penyelenggara ad hoc yang memang sudah membutuhkan sokongan anggaran yang terbilang tak sedikit.

"Kecuali kalau sudah masuk dalam tahapan inti, yakni delapan bulan sebelum Pilkada dan dua bulan setelahnya, itu baru bisa kita berhitung. Karena di masa itu kita sudah harus merekrut panitia ad hoc," bebernya.

"Jadi memang belum dianggarkan di APBD pokok ini, sebab kami juga masih menunggu jadwal pasti pelaksanaan Pilkada dari KPU RI," tutup Suryadi Rahmat.

Kabupaten Mateng jadi satu dari empat kabupaten yang bakal menggelar Pemilukada serentak di tahun 2020 mendatang. KPU Sulawesi Barat telah meminta masing-masing KPU kabupaten yang akan melaksanakan Pemilukada di 2020 untuk mempersiapkan RKB, serta memastikan ketersediaan anggaran pelaksanaan Pemilukada yang tahapannya sudah dimulai tahun 2019 ini. (Naf/A)