MAMUJU--Pemerintah provinsi Sulawesi Barat menggekar Rapat Koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) provinsi Sulawesi Barat, Senin (21/01).

Rakor yang idealnya dihadiri oleh seluruh kepala OPD lingkup pemerintah provinsi Sulawesi Barat itu nyatanya bikin Enny Anggraeni Anwar, Wakil Gubernur Sulawesi Barat kecewa.

Rakor yang sedianya membahas tentang Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 6 Tahun 2018 'hanya' dihadiri seperempat kepala OPD.

"Saya lihat, pimpinan OPD yang hadir ini tidak sampai seperempat. Padahal yang kita bahas ini masalah narkotika yang sangat berbahaya," keluh Enny.

Perempuan yang sempat merasakan kursi DPR RI itu menganggap, para kepala OPD yang tidak hadir adalah mereka yang tidak peduli atau enggan memperhatikan masalah narkotika yang saat ini sedang mengancam generasi bangsa khususnya di provinsu ke-33 ini.

Padahal fatktanya, saat ini, Sulawesi Barat bertenger di urutan 18 dalam hal tingkat penyalahgunaan narkotika dengan angka prevalensi penyalahgunaan narkotika sebesar 1,70 Persen dari total penduduk Sulawesi Barat sebesar 16.269 orang pada kelompok usia 10-59 tahun.

"Mohon Pak Asisten didata kepala OPD yang tidak hadir ini. Jadi Besok-besok kalau mereka merasa tidak tahu, maka tidak ada alasan lagi. Karena memang mereka yang tidak hadir," tegas Enny.

"Ini sangat penting karena yang yang dibahas adalah Inspres," begitu kata Enny. (*/Naf)