MAMUJU--Karena RAPBD kabupaten Mamuju saat ini sudah masuk dalam tahap asistensi, maka hampir mustahil lagi untuk mengutak atik pos-pos penganggaran yang termuat di dalam dokumen tersebut. 

DPRD Mamuju pun menyuarakan opsi izin prinsip sebagai salah satu solusi jangka pendek sekaligus menjawab desakan para perawat tenaga kontrak dan sukarela yang menginginkan kenaikan upah. 

Izin prinsip tersebut disuarakan oleh beberapa anggota DPRD yang sempat hadir pada pertemuan antara DPRD, pihak eksekutif dan perwakilan perawat yang digelar di ruang paripurna DPRD Mamuju, Jumat (7/12) malam.

"Kita minta agar pemerintah ini peka lah sedikit. Minimal sedikit lah kepekaannya pemerintah kita ini melihat kondisi para perawat kita sekarang," ucap anggota DPRD Mamuju, Ikhsan Syarif.

"Ini bisa kita gunakan izin prinsip. Harus ada kesepakatan malam ini, kita sudah harus memasukkan izin prinsip. Karena ini memang sifatnya sudah sangat prinsipil. Kita kerucutkan saja masalahnya, apakah memungkinkan kita melakukan izin prinsip," sambung politisi Hanura itu.

Hal senada juga disuarakan anggota DPRD Mamuju lainnya, Ado Mas'ud. Politisi PDIP itu menilai, minimnya upah harusnya sejak awal sudah diantisipasi oleh pemerintah. Ia pun menyarankan agar eksekutif dan legislatif sama-sama bersepakat untuk mendorong izin prisip agar anggaran yang sudah diplot ke dalam dokumen APBD itu bisa diubah demi pemenuhan tututan kenaikan upah oleh para perawat tenaga kontrak dan sukarela tersebut.

"Lagi pula, saudara-saudara kita para perawat ini tidak juga menuntut jumlah upah yang sesuai dengan UMR. Minimal adalah kenaikannya. Jadi bisa kita sesuaikan kembali secara teknis, berapa anggaran yang kita butuhkan untuk membiayai itu. Kalau misalnya memungkinkan, kita bisa pakai izin prinsip. Saya menjaminkan diri saya, saya siap dipenjarakan kalau ini bermasalah di kemudian hari," sumbang Ado.

"Tolong Pak Sekda, disampaikan ke Pak Bupat. Tolonglah diperhatikan nasib anak-anak kita, adek-adek kita yang sudah jadi ujung tombak pelayanan kesehatan di masyarakat. Tolong disampaikan ke Pak Bupati, setidaknya Beliau bersedia meninggalkan kenanng-kenangan yang baik bagi aanak-anak kita, adek-adek kita ini diakhir masa jabatan Beliau," sumbang anggota DPRD Mamuju lainnya, Ramliati. (Naf/B)