MAMUJU--Pemerintah provinsi Sulawesi Barat kini punya Sekda baru. Selasa (13/11), Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar resmi melantik DR Muhammad Idris DP sebagai pengganti Ismail Zainuddin di jabatan tersebut.

Selain bertanggungjawab atas tata kelola birokrasi, khususnya dalam posisinya sebagai 'jenderal' ASN di Sulawesi Barat, mantan kepala LAN Makassar itu juga diperhadapkan pada kondisi pasang surutnya hubungan antara ekskutif dan legislatif di provinsi ke-33 ini.

Iya, beberapa waktu terakhir, publik cukup banyak dipertontonkan betapa buruknya hubungan antara kedua lembaga itu. Terakhir, Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar menuding DPRD sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas keterlambatan pembahasan dan pengesahan APBD-P tahun 2018. Istilah 'goreng-goreng' yang digunakan Ali Baal dalam tudingannya ke DPRD itu pun mendapat reaksi keras dari DPRD Sulawesi Barat.

Mampukah Muhammad Idris DP, sosok yang telah malang melintang di dunia birokrasi itu untuk meretas kondisi hubungan eksekutif dan legislatif di Sulawesi Barat ?.

Ditemui usai dilantik, Muhammad Idris DP mengaku siap untuk mengemban tugas Sekda, dengan segala resikonya. Termasuk dengan kesiapannya untuk jadi garda terdepan dalam memperbaiki ragam masalah antara eksekutif dan legislatif di Sulawesi Barat.

"Hubungan eksekutif dan legislatif, saya kira tidak ada masalah. Hanya mungkin tidak ada waktu aja untuk bicara lebih banyak. Dan saya kira Sekda akan mengambil tugas lebih banyak ke arah situ (memperbaiki hubungan eksekitif dan legislatif)," ujar Muhammad Idris DP.

Pria kelahiran Majene, 15 November 1964 itu menjelaskan, sinergitas antara eksekutif dan legislatif di Sulawesi Barat adalah hal yang wajib jika tujuannya untuk membawa daerah ini ke arah yang jauh lebih baik.

"Sinergi itu akan kita wujudkan dengan lebih banyak kita berbicara mengenai Sulbar. Kita tidak bicara dengan partai, tidak bicara mengenai komisi-komisi. Tapi lebih banyak bicara tentang Sulbar. Karena kalau kita satu titik Sulbar, saya kira semua akan bisa memahami itu," begitu kata dia.

DR. Muhammad Idris DP sendiri dilantik sebagai Sekda Sulawesi Barat berdasarkan keputusan Presiden RI, Nomor; 132/TBA/2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Pemprov Sulawesi Barat. Dalam keputusan tersebut dijelaskan mengenai pemberhentian secara resmi Drs. Ismail Zainuddin, Pembina Utama Golongan IV. E dan mengangkat DR Muhammad Idris DP, NIP; 19641115991031001 Pembina Utama Madya Golongan IV. D dalam jabatan Pimpinan Tinggi Madya di pemerintah provinsi Sulawesi Barat.

Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan DR Muhammad Idris sendiri dilakukan oleh Gubernur, Ali Baal Masdar di aula Kantor Gubernur Sulawesi Barat. 

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Enny Angraeny Anwar, Bupati se Sulawesi Barat, Sekda kabupaten se Sulawesi Barat, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemerintah provinsi, pimpinan instansi vertikal dan seluruh pimpinan perbankan di Mamuju.

Hadir pula mantan Sekda, Ismail Zainuddin, Plh Sekda , Arifuddin Toppo, Ketua Wali Amanah Unhas sekaligus mantan Rektor Unhas, Prof Basri Hasanuddin, serta sejumlah pejabatan eselon II lingkup LAN RI. (Naf/A)