MAMUJU--Pelantikan struktur kepengurusan DPW PKS Sulawesi Barat akhir pekan kemarin sekaligus mengakhiri perjalanan Hajrul Malik di posisi Sekretaris DPW PKS Sulawesi Barat. 

Ia resmi diberhentikan oleh pengurus DPP partai besutan Sohibul Iman itu. Posisi sekretaris terpaksa harus ia serahkan kepada Sitti Aisyah.

Pemberhentian Hajrul di struktur kepengurusan PKS Sulawesi Barat jelas meninggalkan tanda tanya besar di benak publik. Pasalnya, tak bisa dipungkiri ada 'tangan' Hajrul pada perjalanan PKS hingga bisa ada di titik seperti sekarang ini, di Sulawesi Barat khususnya.

Kepada WACANA.Info, Hajrul pun menmberikan penjelasannya pasca pelantikan struktur kepengurusan DPW PKS Sulawesi Barat yang baru.

"Pasca pemecatan Fahri Hamzah, sampai ke daerah, PKS menjadi partai yang hampir dikatakan tidak memiliki kepastian hukum. Sehingga bisa saja orang berfikir untuk bergabung karena masalah penjenjangan karir," kata Hajrul, Selasa (9/10).

Seperti diketahui, lewat SK DPP PKS Nomor 353/SKEP/DPP-PKS/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengurus DPTW PKS Sulawesi Barat masa khidmat 2018-2020, DPP PKS melakukan pergantian besar-besaran di tubuh struktur kepengurusan di Sulawesi Barat.

Dalam SK tersebut disebutkan Abdul Latif Abbas ditetapkan sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Sulawesi Barat menggantikan Syarifuddin, A. Maemunah sebagai Dewan Syariah Wilayah menggantikan Zaenal Abidin, Syamsuddin sebagai Ketua DPW PKS Sulawesi Barat menggantikan Ahmad Syahdan, Sitti Aisyah sebagai Sekretaris DPW PKS menggantikan Hajrul Malik.

Termasuk Astuti yang ditunjuk sebagai Bendahara Umum DPW PKS menggantikan Muhibuddin Rasyid, serta Syafruddin sebagai Ketua Bidang Kaderisasi DPW PKS Sulawesi Barat menggantikan Gazali Patonangi.

"Jangan ragukan keikhlasan kami bekerja. Sebab dari awal PKS bekerja dengan manajemen 'berorientasi pahala'. Hanya saja dewasa ini mengelola sebuah organisasi partai modern dibutuhkan pendekatan organisasi modern juga," sambung Hajrul via WhatsApp.

Menurut dia, pemberhentian beberapa 'nama beken' di tubuh PKS Sulawesi Barat itu membuktikan bahwa pengelolaan roda organisasi di PKS berjalan mundur.

"Ini kurun millenial, saat dimana semua unsur di Parpol harus tumbuh. Saya kira PKS dengan manajemen demikian akan menjadi partai yang otoriter. Itu tidak sesuai zaman," tutup Hajrul Malik. (Naf/A)